Tak Semua PNS Mendapatkan Manfaat Tapera, Seperti Ini Aturannya

Walaupun PNS akan menjadi peserta awal Tapera, tidak semua bisa merasakan manfaatnya. Begini cara BP Tapera memilih prioritasnya.

Guna membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki hunian layak, pemerintah menjalankan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dikelola oleh Badan Pengelola (BP) Tapera.

Tapera dirancang untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Per 2021, program ini akan dimulai dengan para pegawai pemerintah di penjuru Indonesia (PNS) sebagai peserta awal. 

Namun, tidak semuanya memenuhi syarat sebagai pemanfaat kepemilikan hunian.

Peserta yang tidak masuk kriteria pembiayaan perumahan akan memperoleh dana imbal hasil investasi, mirip seperti tabungan hari tua.

Menurut data Badan Pengelola (BP) Tapera, terdapat 4,2 juta PNS di penjuru Indonesia yang memenuhi kriteria sebagai peserta.

Pihak-pihak yang berhak menjadi peserta Tapera selain PNS

Golongan TNI/POLRI juga BUMN BUMD akan bergabung berikutnya, kira-kira pada 2022. 

Demikian dijelaskan Ariev Baginda Siregar, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera kepada Lokadata.id, Kamis (23/07/2020).

Hasil olah data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2019, menunjukkan keseluruhan pegawai pemerintah jumlahnya berkali-kali lipat. 

Terbanyak di Pulau Jawa, mencapai 3,8 juta dari total 17,8 juta juta pegawai.

Sedangkan menurut persentasenya, wilayah Indonesia Timur mendominasi. 

Di Maluku 73 persen pegawai berstatus pegawai pemerintah, Papua 70 persen, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 68 persen.

Sistem iuran Tapera untuk PNS

Seluruh peserta Tapera akan dipotong gajinya tiap bulan untuk mengiur. Besarannya 2,5 persen dari gaji. 

Pemberi kerja mengiur sisanya, 0,5 persen. Potongan untuk iuran Tapera ditargetkan akan mulai Januari 2021.

Saat ini, Badan Pengelola (BP) Tapera masih menunggu PMK (peraturan menteri keuangan) yang menentukan perpindahan dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Taperum-PNS) dari Kementerian Keuangan.

Total dana Taperum-PNS sekitar Rp11 triliun. 

Namun, Rp2 triliun di antaranya harus dikembalikan ke pensiunan PNS. Rp9 triliun lainnya akan jadi sumber dana awal Tapera.

Setelah dana tersebut masuk di bawah kelola BP Tapera, akan dibagi ke akun individual setiap PNS peserta Tapera menjadi saldo awal kepesertaan.

Meski dana awal sudah terkumpul setidaknya belasan triliun, perjalanan sejak Tapera dimulai sampai bisa mendapat manfaat masih sangat jauh. 

Dari total 4,2 juta PNS saja, yang berhak atas pembiayaan rumah hanya seperempatnya.

“Yang eligible (mendapat pembiayaan hunian) adalah yang sudah menjadi peserta 12 bulan, belum punya rumah, dan termasuk MBR. Menurut data kami sekitar 1.077.021 orang,” terang Ariev.

Itu baru saringan pertama. Menurut Ariev, setelah dicek ulang sisanya tinggal 964 ribu PNS saja. 

Baca juga: Punya Potensi Besar, Siapa Saja Calon Peserta Tapera?

Cara BP Tapera dalam memilih prioritas PNS yang penerima manfaat 

BP Tapera menyusun daftar prioritas penerima manfaat sesuai kriteria dalam Undang-Undang.

Misal lama kepesertaan, kedisiplinan membayar, juga kemendesakan.

Termasuk dalam daftar, PNS yang masa kerjanya tinggal 10 tahun tapi belum memiliki hunian.

Ceklis lain, dirunut berdasarkan penghasilan paling rendah. Yang sudah punya anak akan didahulukan.

Selain itu BP Tapera juga akan mengecek apakah ada program pemerintah daerah untuk kepemilikan rumah di daerah yang bersangkutan.

Menyoal manfaat, peserta Tapera mendapat fasilitas KPR dengan bunga rendah 5 persen per tahun. 

Setelah KPR disetujui, peserta akan membayar cicilan KPR dan iuran Tapera tiap bulan.

Ariev memberi contoh mekanisme manfaat Tapera. Seumpama A adalah PNS yang masuk kriteria KPR Tapera. Akad kredit A disetujui bank, katakan Rp150 juta.

“BP Tapera kemudian memberi dana murah kepada bank penyalur. Kontra prestasinya bank penyalur memberikan efek kepada kita seumur KPR (misal 20 tahun). Setelah itu BP Tapera memberikan dana murah itu untuk membeli rumah yang dipilih A dari developer,” papar Ariev.

Tapera punya potensi besar untuk mengatasi mengatasi permasalahan kekurangan rumah (backlog)

Menengok potensi iuran Tapera dari pegawai pemerintah, jumlahnya akan sangat besar. 

Tengok saja daftar 10 provinsi dengan potensi hasil iuran terendah dan tertinggi di atas.

Nusa Tenggara Timur, wilayah yang 74 persen pegawainya adalah pegawai pemerintah, masing-masing berpotensi membayar iuran hanya Rp65 ribu perbulan.

Dwiyanti Kusumaningrum, peneliti kependudukan LIPI menilai secara angka masih cukup terjangkau. 

Walau praktis tak jadi kendala bagi PNS, Dwi menegaskan pentingnya sosialisasi. Terutama di daerah-daerah yang dominan pegawai pemerintahnya.

Hingga Juli 2020, pandemi dan keterbatasan lain membuat BP Tapera hanya bisa mengupayakan sosialisasi lewat jalur daring. 

Ariev mengatakan, pihaknya memilih wilayah sosialisasi yang dinilai paling efisien dan efektif.

Calon peserta Tapera, utamanya pegawai pemerintah perlu memahami tata kelola dana yang tiap bulan dipotong dari hasil keringat mereka.

Sejauh ini diketahui pemupukan dana akan menggunakan instrumen investasi berupa deposito, surat berharga negara (SBN), obligasi korporasi yang berkaitan dengan industri perumahan, juga saham perusahaan kategori bluechip.

Bagaimanapun menurut Dwi adanya lembaga pembiayaan perumahan seperti BP Tapera adalah suatu kemajuan. “Tinggal menggunakannya agar bekerja dengan baik. Sebab jika tidak, kondisi akan makin karut-marut,” pungkas Dwi.