Berbagi Beban dengan Pemerintah Tangani Corona, Ini Risiko BI

Pemerintah membuka opsi bagi Bank Indonesia (BI) untuk membeli surat berharga negara (obligasi) dengan bunga nol persen untuk berbagi beban dalam upaya merespon pandemi Covid-19.

Dilansir dari Lokadata.id, ekonom BCA, David Sumual mengatakan rencana ini menjadi petunjuk bahwa pemerintah mengalami situasi yang “darurat” lantaran membutuhkan pasokan likuiditas untuk pelbagai kebutuhan penanganan Covid-19. 

Dia menyebut, kebijakan ini lumrah dilaksanakan Bank Sentral di sejumlah negara emerging market.

“Memang kondisinya kan emergency dimana pemerintah membutuhkan dana lebih sedangkan pasar globalnya belum pulih. Jadi secara relatif sebenarnya dilakukan oleh negara emerging market yang suku bunganya belum nol atau masih positif,” kata David kepada Lokadata.id, Selasa (30/6/2020).

Uang dari BI akan menjadi “likuiditas” bagi pemerintah untuk belanja penanganan Covid-19

Melansir Reuters, Menteri Keuangan Sri Mulyani Senin (20/6/) lalu mengatakan, BI dapat membeli lebih banyak obligasi yang diterbitkan pemerintah, termasuk yang memiliki bunga 0 persen. Mekanismenya akan melalui penempatan privat (private placement).

Menurut Sri, BI dapat menanggung sepenuhnya (100 persen) dari beban suku bunga untuk membiayai program pemerintah seperti: belanja kesehatan, perlindungan sosial, dan anggaran untuk pemerintah daerah. 

Total anggaran program tersebut mencapai Rp397 triliun.

Namun demikian, inisiatif pemerintah untuk berbagi beban dengan Bank Indonesia tidak bebas risiko

Inisiatif pemerintah untuk berbagi beban dengan Bank Indonesia dinilai tak bisa dilakukan sembarangan. 

Niatan ini harus dipertimbangkan dengan matang.

Sebab, implementasi rencana tersebut bukan berarti tak menemui kendala. 

Sejumlah risiko jangka menengah bisa muncul. 

Di antaranya: pelebaran defisit anggaran dari Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, dan pertumbuhan ekonomi yang semakin melambat.

Risiko jangka menengah yang dihadapi Bank Indonesia ke depannya karena rencana ini

Rencana BI membeli obligasi nol persen ini bisa jadi menguntungkan pemerintah. 

Opsi ini muncul karena SBN pemerintah yang memiliki bunga 7-8 persen berpotensi tidak diserap pasar. 

Di sisi lain, pemerintah butuh pasokan likuiditas untuk belanja penangan Covid-19.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19, BI diperbolehkan membeli surat berharga negara di pasar primer atau lelang.

Di sisi lain, pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan untuk merelaksasi defisit PDB lebih dari 3 persen. 

Defisit PDB diperkirakan mencapai 6,34 persen. 

Defisit ini sejalan dengan anggaran APBN untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp695,2 triliun.

Menurut David, pemerintah tidak bisa menggunakan secara terus menerus strategi dukungan likuiditas untuk belanja Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional. 

Dia menyebut, potensi perluasan defisit PDB harus dipertimbangkan dengan matang lantaran ada risiko jangka menengah yakni inflasi.

“Harus dikalibrasi dengan benar output loss kira-kira berapa. Kita khawatir jangka menengahnya, bukan sekarang. 

Kalau terlampau besar menyuntikkan likuiditas, di sisi lain, produktivitas belum berubah itu nanti akan ada konsekuensinya ke inflasi,” ujarnya.

David menyebut, kemampuan fiskal Indonesia berbeda dengan sejumlah negara maju. 

Alasannya, terkait produktivitas dan mata uang.

“Kita juga enggak sanggup seperti negara-negara maju itu kan. Mereka ada yang defisit 10-15 persen dari PDB. 

Karena memang beda, kita enggak bisa disamakan. 

Mereka produktivitas lebih tinggi dan mata uangnya sendiri laku di luar negeri,” ujarnya.

Pendapat lain dikemukakan oleh Ekonom Bank Permata Josua Pardede penerbitan zero bond coupon ini merupakan pembagian beban yang dapat membantu menurunkan beban pemerintah di tengah meluasnya defisit.

“Pembagian beban ini artinya kan untuk pembiayaan defisit yang khususnya dialokasikan untuk public good seperti kesehatan, jaring pengaman sosial. 

Skemanya akan ditanggung 100 persen oleh BI melalui penerbitan zero bond coupon ini,” kata Josua kepada Lokadata.id.

Josua menambahkan penerbitan zero bond coupon ini bisa membantu pemulihan ekonomi lebih cepat karena beban pembayaran utang pemerintah berkurang.

Terkait risiko yang ditimbulkan dari penerbitan zero bond coupon terhadap stabilitas sistem keuangan Indonesia, Josua berpendapat bahwa penghitungan akan kemampuan balancing sheet BI sudah diperhitungkan oleh pemerintah sebelumnya.

“Harapannya tidak menciptakan inflasi karena ini kan pembiayaan untuk public good, yang basic banget. Dari sisi policy pun saya pikir sudah diperhitungkan,” ujar Josua.

Gubernur Bank Indonesia menyatakan siap untuk menerapkan rencana ini

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, pihaknya siap berbagi beban dengan pemerintah untuk menerapkan rencana ini.

Dihubungi terpisah, Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPRR), Kementerian Keuangan, Deni Ridwan, mengatakan, kerja sama pemerintah dengan BI terkait obligasi nol persen ini masih dalam tahap pembahasan. Rencananya, kebijakan ini akan disampaikan akhir pekan.

“Saat ini masih dalam pembahasan pada high level meeting antara Kemenkeu dan BI. Mudah-mudahan bisa segera kami sampaikan hasilnya ke publik. Targetnya minggu ini selesai,” kata Deni kepada Lokadata.id.