Pembebasan Lahan Infrastruktur Jadi Kendala Pembangunan di Indonesia, Ini Penyebabnya!

Pembebasan lahan infrastruktur kerap menjadi penghambat pembangunan. Apa penyebabnya? Cari tahu di sini!

Pembangunan infrastruktur dalam kepresidenan Jokowi tergolong sangat masif, bukan hanya di Jawa saja namun prosesnya juga merata di seluruh Indonesia.

Bukan hanya pembangunan jalan tol saja, pembangunan bendungan dan lain-lain yang berkaitan dengan proyek strategis nasional juga dilakukan untuk kebutuhan masyarakat.

Meski demikian, tidak semua pembangunan berjalan mulus bahkan kerap terkendala oleh pembebasan lahan infrastruktur.

Kendala tersebut juga dapat menimbulkan efek domino, alih-alih terhambat bangunan tersebut bukan tak mungkin mangkrak.

Mengingat hal tersebut kerap terjadi baik di perkotaan maupun wilayah pedesaan, apa saja penyebab sulitnya pembebasan lahan infrastruktur? Simak pembahasannya bersama-sama!

Mengapa Pembebasan Lahan Infrastruktur di Indonesia Sulit, Ini Alasannya!

Ada beberapa alasan mengapa pembebasan lahan infrastruktur di Indonesia kerap menjadi kendala pembangunan. Cari tahu alasannya berikut ini:

1. Musyawarah dan Sosialisasi yang Cukup Lama

Sumber: Jurnalis.co.id

Sebelum adanya proses eksekusi dan pembangunan infrastruktur pastinya akan ada sosialisasi terlebih dahulu, khususnya terhadap masyarakat. 

Proses musyawarah ini membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan cenderung sulit memperoleh kata sepakat dari kedua belah pihak. 

Alih-alih diterima oleh warga, bukan tak mungkin pembebasan lahan infrastruktur ditolak di awal karena ada beberapa pihak yang dirugikan, khususnya secara ekonomi.

2. Setiap Wilayah Memiliki Budaya yang Berbeda 

Sumber: Katasumbar.com

Selain faktor musyawarah, proses pembebasan lahan juga harus memperhatikan aspek budaya dan bahasa.

Dilansir dari detik.com, setiap daerah pastinya memiliki pendekatan sosial berbeda-beda sehingga harus menempatkan dan menyesuaikan diri dengan budaya masyarakat.

Salah satu contoh nyata adalah pembebasan lahan infrastruktur dalam bentuk tanah ulayat, khususnya pada pembangunan Tol Padang-Pekanbaru. 

Pasalnya, tanah ulayat tersebut merupakan tanah pusaka yang kepemilikannya bukan atas nama individu, sehingga membutuhkan pendekatan dengan pemangku adat.

3. Negosiasi Ganti Rugi Butuh Perhitungan 

Sumber: Purworejokab.go.id

Hal selanjutnya yang kerap jadi penghalang, adalah negosiasi nilai ganti rugi pembebasan lahan infrastruktur yang jadi pertimbangan penting setelah diserahkan pada negara.

Negosiasi ganti rugi lahan infrastruktur kini tak mengenal ganti rugi namun “ganti untung”.

Nilai ganti rugi pembebasan lahan infrastruktur tak hanya dari NJOP saja, namun juga berasal dari Kantor Jasa Penilai Publik dan BPN untuk menentukan nilai yang sesuai.

Setelah negosiasi panjang dan disetujui, nantinya BPN akan melakukan verifikasi hingga proses pembayaran ganti untung pembebasan lahan. 

Itulah beberapa penyebab penting mengenai sulitnya pembebasan lahan infrastruktur yang kerap menghambat di Indonesia.

Temukan informasi menarik seputar properti, selengkapnya di artikel.rumah123.com. 

Wujudkan rumah impian berwawasan lingkungan bersama Cluster Mississippi Kota Wisata selengkapnya di Rumah123.com dan dan 99.co, yang pastinya #AdaBuatKamu!