Kantor Jasa Penilai Publik

Kantor Jasa Penilai Publik punya peranan penting untuk infrastruktur maupun masalah perkreditan aset. Simak selengkapnya di sini untuk cari tahu. 

Penilaian aset kerap menjadi salah satu hal yang sangat penting, khususnya dalam mengelola harta dan properti.

Bukan hanya berkaitan dengan nilai NJOP saja, aset properti tersebut juga memiliki penilaian sesuai dengan standar baku tertentu.

Salah satu hal yang sangat penting untuk kamu ketahui adalah Kantor Jasa Penilai Publik, dalam memenuhi penilaian aset.

Tak hanya digunakan untuk menilai aset yang dikaitkan untuk memperoleh kredit, KJPP tersebut juga sangat penting untuk pembangunan infrastruktur.

Pasalnya, penilai publik tersebut juga akan menghitung aset, ekuitas hingga pendanaan secara lengkap termasuk perencanaan pembebasan lahan.

Lantas, apa saja yang perlu kamu ketahui tentang Kantor Jasa penilai Publik? Simak pembahasannya bersama-sama!

Apa Itu Kantor Jasa Penilai Publik? 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2008 Tentang Jasa Penilai Publik, Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP adalah badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari Menteri, sebagai wadah bagi penilai publik dalam memberikan jasanya.

KJPP memiliki dua garis besar bidang jasa layanan penilaian, yakni bidang jasa penilaian properti dan bidang jasa penilaian bisnis.

Dalam Pasal 2 PMK 125 Tahun 2008, dijelaskan bahwa bidang jasa penilaian properti sebagaimana dimaksud mencakup : 

1. Tanah dan bangunan beserta kelengkapannya, serta pengembangan lainnya atas tanah.

2. Instalasi dan peralatan yang dirangkai dalam satu kesatuan dan/atau berdiri sendiri yang digunakan dalam proses produksi.

3. Alat transportasi, alat berat, alat komunikasi, alat kesehatan, alat laboratorium dan utilitas, peralatan dan perabotan kantor maupun peralatan militer.

4. Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.

Sedangkan bidang jasa penilaian bisnis, KJPP dapat melakukan pekerjaan untuk bisnis, penyertaan, surat berharga, hak dan kewajiban usaha, aktiva tidak berwujud, kerugian ekonomis yang diakibatkan suatu peristiwa tertentu.

Untuk mendukung tindakan korporasi atau atas transaksi material, serta opini kewajaran.

Peran dan Wewenang Kantor Jasa Penilai Publik 

Kantor Jasa Penilai Publik untuk Proyek Infrastruktur Sumber : maritim.go.id

Selain bisa melakukan penilaian terhadap bidang jasa properti maupun bisnis, penilai publik KJPP dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan penilaian.

Diantaranya adalah konsultasi pengembangan properti, desain sistem informasi aset, pengelolaan properti, studi, kelayakan usaha, agen properti.

Dalam praktiknya pada aspek properti, ada beberapa hal yang perlu kamu ketahui secara lengkap berikut ini : 

1. Kantor Jasa Penilai Publik dalam Jual Beli Tanah dan Rumah 

Layanan yang bisa diberikan KJPP adalah jasa penilaian terhadap properti, karena Kantor Jasa Penilai Publik pastinya telah bekerjasama dengan bank untuk jasa penilaian.

Penilai independen ini bertugas untuk penilaian berbagai macam pengajuan aplikasi, seperti multiguna, take over KPR dan top up KPR.

Adapun, proses penilaiannya yang lebih objektif akan membuat biaya dibayarkan cukup tinggi.

Dasar hukum KJPP tidak sembarangan, mengingat sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014.

Aturan tersebut menjelaskan seorang penilai publik melakukan proses pekerjaan untuk memberikan opini tertulis atas nilai ekonomi suatu objek penilaian sesuai Standari Penilaian Indonesia untuk melakukan pekerjaannya.

Seorang penilai wajib mematuhi Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), terdapat wadah pemberi Kantor Jasa Penilai Publik sebagai badan usaha yang mendapat izin operasional dari Menteri.

Peran penilai publik dari KJPP juga menghitung nilai objek pengadaan tanah dan bangunan bagi kepentingan umum serta pertanahan maupun penataan ruang lainnya. 

Berbagai definisi maupun penjelasan pertanahan ini akhirnya disimpulkan jika pengadaan bergantung dari kompetensi dan kemampuan penilai sesuai pengadaan tanah. 

Dalam hal ini, prinsip ganti untung pembebasan lahan juga dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik sehingga tidak serta merta berpengaruh terhadap nilai NJOP suatu wilayah.

2. Wewenang Utama Kantor Jasa Penilai Publik 

Berdasarkan data Ditjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan menyebut KJPP yang berlisensi ada sebanyak 96 kantor, dengan penilai pertanahan sebanyak 295 orang. 

Belum semua penilai pertanahan aktif dalam kegiatan pengadaan tanah, sehingga hal ini perlu didorong untuk mempercepat proses penilaian untuk kepentingan umum.

Tanggung jawab Kantor Jasa Penilai Publik hanya sebatas waktu dan tempat pelaksanaan penilaian, dimana setelah melakukan penilaian. 

Apabila telah dikeluarkan laporan, maka tanggung jawab perusahaan jasa penilai terhadap aktiva dan laporan selain yang terjadi pada waktu dan tempat yang tercantum sudah bukan tanggung jawab dari KJPP lagi.

Hal-hal yang terjadi setelah penilaian oleh KJPP bukan lagi tanggung jawab penilai dan penilaian hanya dapat dipertanggungjawabkan atas hasil penilaian pada waktu, tempat, objek, sesuai yang terdapat pada laporan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik. 

Manfaat Menggunakan Kantor Jasa Penilai Publik 

Pembebasan Lahan Sumber : Titiktemu.co

Dalam praktiknya, ada beberapa manfaat menggunakan Kantor Jasa Penilai Publik untuk aset properti maupun pembebasan lahan antara lain : 

1. Penilaian Lebih Terukur dan Akurat 

Penilaian aset secara tepat sangat diperlukan dalam dunia perbankan maupun pertanahan.

Kesahan atau ketidakakuratan dalam menilai properti juga nantinya akan mengakibatkan masalah likuidasi, lelang maupun penghitungan aktiva produktif. 

Dalam rangka likuidasi aset atau agunan, terdapat suatu kecenderungan nilai pasarnya lebih rendah dari nilai sebenarnya.

Pastinya, ini akan merugikan pihak bank karena harus melepaskan aset dengan harga terjangkau, sehingga tidak akan dapat menutupi kewajiban yang ada.

2. Penilaian Aset Sesuai Dasar Hukum 

Kantor Jasa Penilai Publik mempunyai tanggung jawab untuk menentukan nilai agunan dari benda yang jadi objek tanggungan.

Dalam menentukan nilai agunan, ada beberapa aspek yang dapat dilihat status tanah, luas bangunan, letak, batas objek tanah, dan sebagainya.

Penilaian yang dilakukan KJPP berpegang teguh pada aturan berlaku di bawah naungan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) yang ditinjau langsung Dewan Penilai.

KJPP juga bertanggung jawab atas Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilai Indonesia (SPI). 

3. Menyelesaikan Sengketa Apabila Terjadi 

Penyelesaian yang dilakukan oleh KJPP untuk penilaian terhadap tanah dan bangunan apabila terjadi sengketa yakni : 

1. Menggunakan penilaian melalui penyesuaian khusus yang diatur dalam SPI 2013.

2. Survei objek penilaian, survei pendahuluan terhadap  lingkungan sekitar supaya pada proses penilaian dapat diketahui objek yang akan dinilai berpenghuni atau tidak.

3. Jika tidak berpenghuni, maka penilai dapat meminta data pendukung pemilik pada pengguna jasa penilai.

4. Sebuah hambatan yang menimbulkan ancaman kehilangan, nyawa, terluka dan sebagainya, maka penilai dari KJPP dapat menolak penilaian terhadap aset tanah dan bangunan nasabah namun harus dijelaskan dalam laporan penilaian yang diserahkan kepada pembeli tugas, misalnya bank.

Itulah beberapa hal yang perlu kamu ketahui mengenai peranan Kantor Jasa Penilai Publik untuk memenuhi penilaian aset properti, baik untuk kebutuhan kredit hingga pembebasan lahan.

Temukan informasi menarik seputar properti, selengkapnya di artikel.rumah123.com

Wujudkan hunian idaman kamu seperti Gateway Park of LRT City, selengkapnya di Rumah123.com dan dan 99.co, yang pastinya #AdaBuatKamu!

Bagikan:
330 kali