Antisipasi Kemarau Panjang, Otorita IKN Siapkan Mitigasi Pengendalian Karhutla

Otorita IKN telah merancang langkah mitigasi pengendalian karhutla untuk menyambut musim kemarau di tahun 2023. Berikut selengkapnya!

Menurut pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), tahun ini Indonesia akan mengalami kemarau panjang.

Kekeringan ini akan dimulai pada bulan Maret dan mencapai puncak di Agustus 2023.

Menanggapi laporan tersebut, otorita IKN pun melakukan rapat koordinasi terkait pengendalian karhutla (kebakaran hutan dan lahan).

Untuk lebih jelasnya, simak informasi dalam artikel berikut ini, ya.

Otorita IKN Siapkan Mitigasi Pengendalian Karhutla

Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) baru saja melakukan rapat koordinasi terkait pengendalian karhutla.

Koordinasi ini merupakan bentuk konsolidasi serta mitigasi untuk mengantisipai risiko kebakaran hutan di wilayah IKN pada musim kemarau.

Hal ini sejalan dengan imbauan Presiden Joko Widodo terkait kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2023 yang kabarnya akan lebih panjang.

Fokus utama rapat koordinasi sendiri adalah memetakan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dari instansi pusat serta daerah, TNI, Polri, dan pemegang izin kehutanan tahun 2023.

“Kedua, menyepakati agenda taktis yang perlu dilakukan di Nusantara,” kata Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN, Myrna Safitri, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/2/2023).

Lebih lanjut, Myrna menegaskan pentingnya kewaspadaan, kesiapan, serta kesigapan semua pihak.

Bahkan, hal ini dilakukan meski kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur relatif terkendali selama beberapa tahun terakhir.

Adapun peserta rapat koordinasi ini meliputi Plt. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Basar Manulang; Kepala Bidang Perlindungan dan KSDAE pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Rusmadi; Johan Wahyudi dari BPBD Kalimantan Timur; dan Marjani dari BPBD Penajam Paser Utara.

Turut hadir pula pejabat UPT KLHK di Kalimantan Timur, BPBD Kutai Kartanegara, perwakilan Korem 091 Polda Kalimantan Timur, dan perwakilan beberapa perusahaan HTI di wilayah IKN.

“Secara umum para pihak menyampaikan komitmen bersinergi untuk melakukan pengendalian karhutla di IKN,” pungkas Myrna.

Strategi Mitigasi Otorita IKN

Dalam rapat koordinasi ini dibahas pula tiga lokasi penting yang harus dikawal bersama.

Ada lokasi pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), area hutan konservasi Tahura Bukit Suharto, dan area berhutan lain di luar kawasan lain.

“Mitigasi ini sangat penting untuk keberlanjutan pembangunan di KIPP,” jelas Myrna.

Deteksi dini karhutla dengan mengandalkan Sipongi Kementerian LHK adalah langkah awal yang akan pemerintah lakukan.

Namun, sejalan dengan misi smart city IKN, sistem monitoring karhutla ini masih terbuka untuk pengembangan.

Selain itu, KLHK akan melakukan pemasangan papan himbauan, pemberdayaan Masyarakat Peduli Api (MPA), aksi pemadaman dini karhutla sebelum api membesar, dan aktivasi pondok kerja Manggala Agni.

Sementara BPBD Provinsi Kaltim akan meningkatkan upaya monitoring bencana serta pembangunan desa tangguh bencana yang harapannya dapat terhubung dengan program MPA.

Ke depannya, akan ada penyusunan SOP pengendalian karhutla di IKN, pembentukan tim atau pokja, dan konsolidasi data sebaran MPA.

Para pekerja konstruksi juga akan mendapat pelatihan khusus untuk menghadapi karhutla, misalnya saja seperti kemampuan pemadaman secara dini.

***

Itu dia ulasan lengkap mengenai persiapan pengendalian karhutla dari Otorita IKN.

Temukan beragam informasi lainnya hanya di Google News artikel.rumah123.com.

Kunjungi juga laman artikel.rumah123.com untuk menemukan berita ter-update seputar properti.

Kamu sedang mencari hunian di bawah 1 miliar seperti Grand Dahlia Cluster Depok?

Yuk, temukan penawaran menariknya di portal Rumah123.com yang selalu #AdaBuatKamu!