sertifikat hgb

Bagi kamu yang berencana mengubah sertifikat HGB ke SHM, hal ini mudah dilakukan, namun pelajari dahulu perhitungan biayanya, yuk disimak. 

Biasanya, para developer menjual rumah yang masih bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), lahan belum berstatus sertifikat hak milik (SHM).

Kalau kamu memiliki properti tapak dengan sertifikat HGB (SHGB) itu, berarti kamu menyewa tanah ke negara dengan periode waktu tertentu.

Umumnya, jangka waktu hak guna bangunan berlaku paling lama 30 tahun, tentunya masih bisa diperpanjang hingga 20 tahun.

Oleh sebab itu, demi kenyamanan kepemilikan properti, kamu harus harus meningkatkan status sertifikat rumah dari HGB ke sertifikat Hak Milik (SHM) sesegera mungkin.

Apalagi, kalau kamu berencana tinggal lama di rumah tersebut atau bahkan ingin mewariskan rumah ke anak.

Untuk mengubah sertifikat HGB ke SHM, kamu harus mengajukan perubahan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Kini, dengan kemudahan birokrasi dan akses informasi, banyak orang lebih memilih mengurus sendiri perubahan sertifikat HGB menjadi sertifikat SHM, ketimbang menggunakan jasa orang.

Nah, untuk mengetahui informasi lainnya seputar SHM dan HGB, kamu bisa mencari tahu-nya di situs properti Rumah123.com.

Menghitung Biaya Mengubah HGB ke SHM

Untuk mengubah sertifikat HGB menjadi SHM, tentunya kamu memerlukan sejumlah dokumen untuk mengurusnya, selain juga menyiapkan dana.

Lantas, berapa besaran perhitungan biaya HGB ke SHM yang kamu harus siapkan ?

Selain biaya pendaftaran, kamu perlu menyiapkan biaya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Kamu juga harus menyiapkan pula Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), biaya pengukuran dan biaya konstatering report, untuk tanah lebih dari 600 meter persegi.

1. Perhitungan Biaya BPHTB

Besaran BPHTB untuk mengubah hak guna bangunan tergantung pada biaya Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dan luas tanah.

Berikut ini rumus perhitungan BPHTB:

5% x (NPOP – NJOPTKP atau NJOP Tidak Kena Pajak)

Contohnya:

Bila NPOP kamu sebesar Rp200 juta dan Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) sebesar Rp80 juta.

Itu berarti 5% x hasil dari pengurangan antara NPOP dan NPOPTKP, yakni sebesar Rp120 juta.

Setelah itu, 5% x Rp120 juta = Rp 6 juta. Maka didapat tarif BPHTP yang harus kamu bayarkan sebesar Rp 6 juta.

2. Biaya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Untuk besaran biaya PPAT biasanya bervariasi. Namun demikian, umumnya rata-rata sebesar Rp2 juta.

Bila luas lahan lebih dari 600 meter persegi maka akan dikenakan biaya pengukuran.

Contohnya:

Misalkan luas tanah rumah kamu 800 m2.

Maka rumus perhitungannya [(Luas Tanah/500) x 120.000] + 100.000.

Maka hasilnya, biaya pengukuran yang harus kamu keluarkan adalah Rp292.000.

3. Biaya Konstantering Report

Biaya ini dikeluarkan untuk mengubah HGB yang memiliki luas tanah lebih dari 600 m2. Rumus perhitungannya:

[(Luas Tanah/500) x 20.000 + 350.000] / 2

Bila luas tanah sebesar 800 m2 maka perhitungannya:

[(800/500) x 20.000 + 350.000] / 2 = Rp191.000

Dari penjabaran hitung-hitungan di atas, setidaknya kamu membutuhkan besaran biaya Rp7 juta hingga Rp8 juta, untuk mengubah sertifikat HGB menjadi sertifikat SHM.

Jika luas tanah properti yang dimiliki lebih dari 600 m2, maka biaya mengubah HGB ke SHM sebesar Rp7,5 juta hingga Rp8,5 juta.

Nah, itulah besaran biaya yang kamu harus persiapkan untuk mengurus perubahan sertifkat rumah Hak Guna Bangunan ke SHM.

Semoga informasi ini berguna untuk kamu ya! Temukan pula artikel dan menarik lainnya di situs berita properti Rumah123.com.

Pilihan terbaik untuk memiliki rumah tapak di kawasan Depok, Jawa Barat adalah Trevista Park.

Bagikan:
199 kali