hak atas tanah

Sengketa tanah bisa saja terjadi meski kamu sudah menempati dan menggunakannya untuk usaha selama bertahun-tahun.

Untuk itu, penting bagi kamu mengurus surat-surat dan kepemilikan tanah secara sah sebelum memutuskan membeli atau menyewa tanah. 

Tak hanya itu, kamu juga harus mengetahui jenis-jenis hak atas tanah agar mengerti jika mengalami sengketa di masa mendatang. 

Yuk, simak ulasan seputar jenis-jenis hak atas tanah di bawah ini:

Jenis-jenis Hak Atas Tanah

Tanah memiliki berbagai jenis hak untuk menguasainya yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)pasal 16.

UUD tersebut  membagi hak atas tanah ke dalam beberapa hak, yaitu:

- Hak milik - Jak guna-usaha  - Hak guna-bangunan - Hak pakai - Hak sewa - Hak membuka tanah - Hak memungut hasil hutan

Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara.

Hal itu disebutkan dalam pasal 53, contohnya adalah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian.

Hak Milik

Hak milik dalam UPPA diatur di Pasal 20 sampai dengan pasal 27. 

Dalam UUPA dijelaskan bahwa hak milik adalah turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. 

Hal itu didasari dari ketentuan dalam pasal 6, yaitu mempunyai fungsi sosial.

Meski begitu, hal ini dapat dialihkan kepada pihak lain melalui pewarisan maupun pembelian. 

Namun, yang dapat memiliki hak milik atas tanah ini hanyalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan juga badan hukum yang telah memenuhi syarat. 

Selain itu, hak milik atas tanah ini dapat dihapus karena tanahnya jatuh kepada negara dan tanahnya musnah.

Hak Guna Usaha (HGU)

Hak guna usaha diatur dalam pasal 28 sampai pasal 30. 

Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu tertentu, baik untuk perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. 

Hak guna usaha ini terjadi karena adanya penetapan Pemerintah dengan jangka waktu paling lama 25-35 tahun.

Meski begitu, hak ini dapat diperpanjang untuk kondisi tertentu perusahaan yang memerlukan waktu lama. 

Hak guna usaha dapat diberikan kepada WNI dan juga badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. 

Sama seperti halnya hak milik, HGU ini dapat dialihkan kepada pihak lain dan juga dapat dihapus karena suatu keadaan yang telah diatur dalam UUPA.

Hak guna bangunan (HGB)

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri. 

Basanya hak tersebut berlaku dalam jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun dalam kondisi tertentu. 

Sama seperti halnya HGU, HGB ini dapat dimiliki oleh WNI dan badan hukum yang berada di Indonesia dan didirikan berdasarkan ketentuan hukum Indonesia. 

HGB ini juga dapat hapus karena suatu keadaan yang telah diatur dalam UUPA.

Hak Pakai

Berdasarkan pasal 41 UUPA, hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. 

Pemilik tanah itulah yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya. 

Meski begitu, dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, berbagai penggunaan hasil dari tanah diperbolehkan, asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini. 

Berbeda dengan hak lainnya, hak pakai ini selain dapat dimiliki WNI dan juga badan hukum, dapat juga dapat dimiliki oleh WNA dan badan hukum asing yang memiliki kantor perwakilan di Indonesia. 

Hak pakai dapat dialihkan kepada pihak lain yang biasanya didasarkan pada perjanjian yang dibuat sebelumnya. 

Hak Sewa

Hak sewa dapat diartikan bahwa sesorang atau badan hukum dapat menggunakan hak milik tanah orang lain dengan perjanjian sewa. 

Tak hanya itu, mereka juga harus  membayarkan uang sewa sesuai dengan perjanjiannya kepada pemilik tanah.

Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan

Pasal 46 UUPA menjelaskan bahwa hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia.  

Itulah penjelasan serta karakteristik dari masing-masing jenis hak atas tanah serta siapa yang bisa menggunakannya. 

Jangan lupa kunjungi artikel.rumah123.com untuk dapatkan artikel menarik lainnya seputar properti. 

Kamu juga bisa mencari properti yang sesuai kebutuhanmu seperti Naira Residence hanya di www.rumah123.com.

Bagikan:
829 kali