Benderang IKN kian Tampak: Ribuan ASN dan 25 Instansi Siap Pindah, Siapa Hendak Turut?

Sumber: Kementerian PUPR

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebut 25 instansi kementerian atau lembaga dengan total 2.505 Aparatur Sipil Negara (ASN) telah menyatakan siap pindah menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).

Perpindahan tersebut akan dilakukan secara bertahap, untuk gelombang pertama dimulai pada Juli—Agustus 2024, disusul gelombang kedua pada November—Desember 2024.

Meski demikian, Plt BKN Haryomo Dwi Putranto tidak merinci secara detail jumlah ASN yang akan dipindahkan tahun ini.

Menurut penuturannya, hal tersebut dikarenakan berkaitan dengan kebijakan yang dibuat kementerian teknis, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

“Ini memang kaitannya dengan kebijakan, tapi dipastikan 17 Agustus, insya allah upacara di IKN. Masalah pindah memang ada beberapa klaster. Klaster pertama, kedua, dan seterusnya,” ucap Haryomo dikutip dari detik.com.

Istilah “sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit” bisa jadi cukup menggambarkan proses awal perpindahan ASN menuju IKN.

Pasalnya, hingga Maret 2024, Haryomo mengaku telah memproses 55 PSN dari berbagai instansi yang dimutasikan di Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Sementara dari 25 nama-nama instansi kementerian atau lembaga yang menyatakan siap pindah ke IKN, beberapa di antaranya adalah instansi kementerian yang memang cukup penting. Sebut saja misalnya Kementerian PUPR hingga Sekretariat DPR dan MPR.

Berikut 25 instansi kementerian atau lembaga yang siap pindah ke IKN:

1. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
3. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)
4. Badan Pangan Nasional (BPN)
5. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
6. Badan Siber dan Sandi Negara
7. Kejaksaan Agung
8. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
9. Kementerian Dalam Negeri
10. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
11. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
12. Kementerian Kesehatan
13. Kementerian Keuangan
14. Kementerian Komunikasi dan Informatika
15. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
16. Kementerian Luar Negeri
17. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
18. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
19. Kementerian Perdagangan
20. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
21. Kementerian Sekretariat Negara
22. Sekretariat Jenderal DPR RI
23. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
24. Sekretariat Jenderal MPR
25. Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah

DPR Sempat Ogah Pindah ke IKN

Di sisi lain, pernyataan Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi sempat membuat riuh masyarakat terkait usulan yang seolah mengisyaratkan DPR ogah pindah ke IKN.

Menurut Achmad Baidowi dalam rapat kerja antara DPR dan pemerintah tentang daftar inventarisasi masalah RUU DKJ, seyogianya Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.

“Sekalian dibikin kekhususan bisa enggak misalkan di DKJ termasuk juga kekhususan menjadi ibu kota legislasi, parlemen. Artinya aktivitas parlemen bisa di IKN tapi pusar kegiatannya di DKJ,” katanya dikutip dari cnbcindonesia.com.

Namun, pemerintah yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro menolak usulan tersebut.

Lebih lanjut, Suhajar menekankan kedudukan lembaga negara tidak hanya bisa pemerintah atau eksekutif di IKN, tetapi harus termasuk pula DPR sebagai bagian dari lembaga legislatif.

Pemerintah, kata Suhajar Diantoro, tetap berkeinginan bahwa seluruh instansi kementerian atau lembaga akan pindah penuh semua ke IKN.

Tidak Semua ASN Antusias

Laporan yang ditulis Pijar Anugerah di laman bbc.com/indonesia pada Juni 2023 lalu menunjukkan bahwa tidak semua ASN merasa antusias pindah ke IKN.

Kepada BBC News Indonesia, salah seorang pejabat ASN mengemukakan bahwa dirinya tidak bersemangat pindah lintas pulau, meski ada pula kemungkinan ASN lainnya menyikapi sebaliknya.

“Ada yang semangat karena memang sudah terbiasa merantau dan ada juga yang oke-oke saja. Namun ada yang pasrah saja karena bingung juga harus bagaimana,” kata sang pejabat ASN.

Teranyar, Presiden Joko Widodo alias Jokowi meninjau pembangunan infrastruktur di IKN yang diklaim telah mencapai 74 persen.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Diana Kusumastuti mengungkapkan bahwa pembangunan struktur bangunan utama telah rampung.

Pihaknya kini sedang berfokus pada pemasangan baja serta bilah-bilah sayap Garuda yang menjadi bagian penting dari konstruksi.

***

Itulah informasi mengenai perihal asn dan sederet instansi yang akan pindah ke IKN.

Semoga ulasannya bermanfaat, ya, Property People.

Dapatkan informasi beragam topik hanya di artikel.rumah123.com.

Follow Google News Rumah123 sekarang juga untuk mendapatkan berita terbaru!

Jika punya pertanyaan seputar rumah, gabung aja di forum ngobrolin properti dengan klik laman Teras123.

Dapatkan rekomendasi properti terbaik hanya di Rumah123 karena #SemuaAdaDisini.