Backlog Perumahan di Indonesia Tinggi, Begini Langkah Pemerintah untuk Mengatasinya

backlog perumahan di indonesia, sumber: pupr

Backlog perumahan di Indonesia masih dinilai sangat tinggi sehingga pemerintah terus melakukan upaya untuk menanggulanginya.

Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo alias Jokowi meminta kepada tiap pengembang untuk menangkap peluang tersebut.

“Backlog di Indonesia masih 12,1 juta. Itu adalah peluang,” ucap Jokowi ketika menghadiri Musyawarah Nasional Real Estat Indonesia (REI) sebagaimana dikutip detik.com.

Menurut orang nomor satu di Indonesia tersebut, permasalahan ini harus segera diatasi dengan menambah pasokan rumah.

Beralasan karena pada waktu bersamaan, kebutuhan akan rumah semakin meningkat lantaran lahirnya keluarga baru.

“Pertumbuhan KK baru 700—800 ribu KK per tahun. Jadi, kalau nanti anggota REI nambah karena kesempatannya masih banyak dan paling penting karena kinerja ekonomi kita juga baik,” tambahnya.

Tantangan bagi Pemerintah

sumber: rm.id

Di sisi lain, Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono membeberkan bahwa pemerintah menargetkan peningkatan akses rumah layak huni dari 56 persen menjadi 70 persen pada 2024.

Akan tetapi, hal ini tidak akan mudah karena pertumbuhan keluarga baru juga tinggi.

“Tantangan besar dalam pemenuhan kebutuhan rumah di Indonesia adalah angka backlog kepemilikan rumah di Indonesia mencapai 12,71 juta unit sementara pertumbuhan keluarga baru mencapai 700 ribu hingga 800 ribu per tahun,” kata Basuki.

Basuki mengungkapkan selama sembilan tahun terakhir, sejak 2015 sampai 2023, pemeritah telah melakukan percepatan pembangunan perumahan bagi seluruh masyarakat lewat Program Sejuta Rumah (PSR).

Mulai 2015 hingga 2022, angka capaian PSR menyentuh 7,98 juta unit sedangkan pada 2023, setidaknya sampai bulan Juli adalah 480.438 unit.

Mesti Ada Kerja Sama antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Selain lewat Program Sejuta Rumah, Kementerian PUPR terus melakukan upaya guna meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah layak huni.

Beberapa di antaranya adalah pembangunan Rumah Susun, Rumah Khusus, Rumah Swadaya, dan turut serta mendukung penyediaan hunian bagi ASN, TNI, dan Polri di Ibu Kota Negara (IKN).

“Kami juga telah memberikan dukungan fasilitas pembiayaan perumahan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka, dan lainnya,” kata Basuki.

Sementara itu, Iwan Suprijanto selaku Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR menyebut bahwa untuk mengatasi backlog kepemilikan rumah haruslah ada kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

“Kita berharap adanya sinergi dan kolaborasi ini bisa mempercepat kekurangan backlog perumahan,” ucap Iwan.

***

Itulah informasi mengenai backlog perumahan di Indonesia, Property People.

Semoga artikel ini bermanfaat, ya.

Temukan informasi menarik seputar perguruan tinggi hanya di artikel.rumah123.com.

Biar jadi yang paling update kamu langsung aja follow Google News kami, ya.

Jangan lupa kunjungi Rumah123.com jika sedang mencari rumah baru dan bekas yang berkualitas.

Tersedia beragam hunian pilihan yang pastinya #AdaBuatKamu!