Beban BUMN Infrastruktur Berpotensi Hantui APBN Terakhir Jokowi. Sinyal Bahaya?

beban bumn infrastruktur | sumber: voi.id

Sebenarnya, bagaimana rincian potensi beban BUMN infrastruktur yang bakal membebani APBN 2024? Simak beritanya di sini!

APBN terakhir Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia berpotensi dihantui oleh beban BUMN infrastruktur.

Hal ini terungkap dalam Buku Nota Keuangan beserta RAPBN 2024.

Risiko tersebut sendiri berasal dari berbagai penugasan pemerintah terhadap BUMN untuk melakukan pembangunan infrastruktur Indonesia.

Dikutip dari cnbcindonesia.com, inilah berita selengkapnya!

Potensi Beban BUMN Infrastruktur

sumber: voi.id 

Dalam Buku Nota Keuangan disebutkan pada tahun 2024, BUMN infrastruktur akan mengalami peningkatan risiko.

Risiko ini berasal dari peningkatan tensi geopolitik, inflasi global yang persisten, dan berlanjutnya penguatan dolar AS.

Khusus untuk BUMN energi, risiko terhadap kinerja keuangannya terjadi karena dampak dari kenaikan harga-harga komoditas akibat situasi geopolitik.

Beberapa contohnya antara lain batubara dan ICP serta fluktuasi nilai tukar yang berdampak terhadap naiknya biaya operasional yang harus ditanggung.

Sementara BUMN di bidang konstruksi, permasalahan utama terletak pada manajemen kas untuk operasional yang membutuhkan kredit modal kerja dari perbankan untuk menutup kekurangan kas operasi.

Risiko Lain yang Hantui APBN 2024

sumber: kcic.co.id

Di tengah risiko beban BUMN infrastruktur, APBN 2024 juga dihantui oleh risiko penugasan pemerintah dari sisi penambahan investasi berupa PMN untuk penarikan pinjaman atau penerbitan surat utang baru.

Dengan begitu, penugasan kepada BUMN infrastruktur akan meningkatkan nilai aset dan leveraging BUMN infrastruktur.

“Pemerintah menyadari kondisi tersebut akan meningkatkan terhadap APBN di kemudian hari. Ini mengingat sebagian besar pembiayaan yang digunakan untuk BUMN tersebut yang berasal dari perbankan dan pasar modal,” dikutip dari Buku Nota Keuangan pada Rabu (23/08/2023).

Sebagai contoh, untuk PT PLN, total PMN dari tahun 2015 hingga kuartal I 2023 sudah mencapai Rp50,1 triliun, dengan kenaikan aset selama periode tersebut sebesar Rp332,2 triliun.

Meski begitu, kenaikan aset dibagi total PMN sebesar 6,6 dan leveraging (debt to equity) menjadi 10,9.

Hal tersebut berlaku juga untuk PT KAI.

Total PMN PT KAI dari tahun 2015 hingga kuartal I 2023 sebesar Rp12,5 triliun dengan kenaikan aset di periode tersebut mencapai Rp39,6 triliun.

Namun, kenaikan aset dibagi total PMN sebesar 4,0 dan leveraging (debt to equity) menjadi 7,7.

Sementara itu, pemerintah memberikan PMN kepada KAI untuk membiayai porsi ekuitas Indonesia atas cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dan LRT Jabodebek.

“Sebagai mitigasi awal, pemerintah dapat memberikan penjaminan atas penarikan pinjaman atau penerbitan surat utang baru untuk menurunkan beban bunga BUMN infrastruktur tersebut di mana pemerintah tetap memperhatikan kemampuan bayar dalam pemberian jaminan,” sebagaimana termuat dalam Buku Nota Keuangan.

“Terhadap risiko beban BUMN infrastruktur yang berdampak kepada perbankan, pemerintah secara rutin melakukan pemantauan dan pengendalian risiko,” lebih lanjut yang tercantum dalam Buku Nota Keuangan.

***

Semoga pembahasan beban BUMN infrastruktur di atas dapat bermanfaat bagi Property People.

Pantau terus artikel seputar infrastruktur Indonesia hanya di artikel.rumah123.com dan Google News kami.

Akses Rumah123.com untuk wujudkan impian punya rumah pribadi karena kami selalu #AdaBuatKamu.