Saat membeli apartemen, pastikan kamu mengetahui urusan sertifikat apartemen. Sebab, dokumen ini dapat menjauhkan kamu dari kerugian akibat persengketaan. 

tinggal di apartemen

Apartemen menjadi solusi yang pas untuk mendapatkan hunian yang terjangkau dengan akses yang ideal di tengah perkotaan. 

Pasalnya, harga hunian berupa rumah tapak di daerah perkotaan semakin tinggi karena semakin terbatasnya lahan. 

Untuk itu, kini, semakin banyak orang yang tertarik untuk membeli apartemen. 

Namun, saat membelinya, pastikan kamu mengetahui urusan sertifikat apartemen. 

Sebab, dokumen ini dapat menjauhkan kamu dari kerugian akibat persengketaan. 

Yuk, cari tahu bagaimana jenis-jenis beserta contoh sertifikat apartemen:

Jenis Sertifikat Apartemen Beserta Contohnya

Urusan kepemilikan apartemen sedikit lebih kompleks dibanding dengan rumah. 

Jika membeli rumah, maka otomotasi kamu akan mendapatkan Hak Milik atas rumah tersebut. 

Namun, lain halnya jika kamu membeli apartemen. 

Ada tiga jenis kepemilikan apartemen, yaitu yang berdiri di Tanah Negara, Tanah Hak Milik, dan Tanah Pengelolaan. 

Jika apartemen berdiri di atas tanah negara, maka statusnya adalah HGB Murni.

Lain halnya jika bangunan apartemen berdiri di atas tanah Hak Milik, statusnya menjadi HGB Hak Milik. 

Sedangkan untuk apartemen yang berdiri di atas tanah pengelolaan, statusnya menjadi HGB HPL.

Inilah yang menyebabkan adanya sertifikat apartemen yang sangat beragam. 

Baca Juga: Penting! Ketahui 5 Jenis Sertifikat Tanah sebelum Membeli Lahan

1. Sertifikat Hak Kepemilikan Rumah Susun (SHKRS) HGB Milik

Sertifikat SHKRS pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan SHM (Sertifikat Hak Milik). 

Hal ini menunjukkan bahwa bangunan apartemen berdiri di atas lahan milik perorangan atau pengembang. 

Namun, yang membedakan adalah warna yang digunakan pada sertifikat. 

Sertifikat Hak Milik dicetak dengan warna hijau, sedangkan SHKRS atau Sertifikat Hak Kepemilikan Rumah Susun dicetak dalam warna merah muda.

Untuk masa berlakunya, SHKRS/Hak Guna Bangunan (HGB) Milik adalah 30 tahun.

Waktunya bisa diperpanjang hingga 20 tahun ke depan menurut UU No. 5 Tahun 1950 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Jika kamu memiliki sertifikat SHKRS yang sudah ingin habis masa berlakunya, kamu bisa mendatangi BPN terdekat untuk memperpanjangnya. 

Cukup dengan membawa fotokopi KTP, Kartu Keluarga dan sertifikat asli agar pengajuan perpanjangan segera dilayani.

Kamu akan mendapatkan sertifikat dalam bentuk Buku Tanah, Surat Ukur atas Hak Tanah, dan Gambar Denah Lantai. 

Tak hanya itu, kamu juga akan mendapatkan Pertelaan terkait besarnya bagian hak atas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama bagi yang mengajukan.

Sertifikat Kepemilikan Hak Rumah Susun dikenal juga dengan istilah SHMSRS atau Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. 

Singkatan ini dikenal dari UU No. 20 tahun 2011 tentang rumah susun. 

SHMSRS atau SHM Sarusun diterbitkan oleh kantor pertanahan tingkat kabupaten/kota.

2. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)

Lain halnya jika kamu membeli apartemen yang berdiri di atas lahan milik pemerintah atau tanah wakaf. 

Kamu tidak akan mendapat sertifikat SKHRS/HGB Milik, melainkan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung atau SKBG.

Bentuk sertifikat ini berupa Salinan Buku Bangunan Gedung, Salinan Surat Perjanjian atas Sewa Tanah, Gambar denah lantai yang menunjukkan unit si pemilik. 

Kamu juga akan mendapatkan Pertelaan perihal besarnya bagian hak atas bagian bersama dan tanah bersama bagi yang bersangkutan.

Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung untuk apartemen dikenal juga dengan sebutan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung atas Satuan Rumah Susun atau SKBG Sarusun. 

Sertifikat ini dikeluarkan oleh instansi teknis kabupaten/kota yang menangani bangunan gedung.

Baca Juga: 4 Rekomendasi Apartemen Mahasiswa di Malang (Lengkap dengan Harga Sewa)

3. Sertifikat Apartemen PPJB

Sertifikat PPJB atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli adalah perjanjian yang tidak otentik antara penjual dan pembeli properti. 

Sertifikat ini dikeluarkan sebelum AJB (Akta Jual Beli) dibuat. 

Sederhananya, sertifikat PPJB adalah tanda bahwa kamu telah membeli properti yang bersangkutan, akan tetapi AJB-nya belum selesai dibuat oleh notaris.

Sertifikat ini penting untuk mengamankan properti yang nantinya akan kamu miliki, agar tidak dibeli orang lain. 

Meskipun begitu, belum ada peralihan hak milik dari penjual dan pembeli dalam PPJB. Perjanjian yang dibuat pun tidak mengikat dan hanya sebatas kesepakatan. 

Kesepakatan yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli ditandai oleh penyerahan downpayment (DP) dari pembeli kepada si penjual. 

Sertifikat PPJB sudah berada di bawah payung hukum. 

Hal itu diatur pada Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 09/KPTS/M/1995 tentang pedoman pengikatan jual beli rumah.

Semoga artikel ini bermanfaat bagi kamu yang berencana membeli apartemen ya!

Jangan lupa kunjungi artikel.rumah123.com untuk dapatkan artikel menarik lainnya seputar properti. 

Kamu juga bisa mencari properti yang sesuai kebutuhanmu seperti Thomson Residence hanya di www.rumah123.com.

Bagikan:
12686 kali