BPKP Lapor 58 Proyek Strategis Infrastruktur Belum Dimulai ke Jokowi. Bukti Tidak Optimalnya Pembangunan?

proyek strategis infrastruktur bpkp | sumber: katadata.co.id

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan masih banyak proyek strategis infrastruktur yang belum dikerjakan oleh pemerintah. Simak selengkapnya!

Melansir dari detik.com, Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, mengikuti rapat koordinasi nasional pengawasan intern (Rakornas Wasin) pada Rabu, 14 Juni 2023.

Rapat pengawasan ini dihadiri oleh banyak orang penting, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Ketua KPK Firli Bahuri, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Dalam rapat tersebut, Yusuf Ateh menyebutkan hasil pengawasan pihaknya yang menemukan masih banyaknya proyek pembangunan yang belum dikerjakan.

Simak berita selengkapnya terkait proyek strategis infrastruktur yang belum dimulai berdasarkan data dari BPKP di sini!

BPKP Menemukan 58 Proyek Strategis Infrastruktur Belum Dimulai

Muhammad Yusuf Ateh selaku Kepala BPKP melaporkan bahwa pihaknya telah melakukan pengawasan untuk menyelesaikan mandat pembangunan pada RPJMN 2020-2024.

Yusuf Ateh mengatakan pihaknya menemukan ada beberapa program yang belum diselesaikan secara optimal.

“Untuk dapat menyelesaikan mandat pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dengan baik, kami mendapati berbagai ruang perbaikan yang perlu segera ditindak lanjuti oleh berbagai kementerian daerah, kami mendapati berbagai pengawasan program yang masih belum optimal penyelesaiannya,” kata Yusuf Ateh, melansir dari detik.com, Jumat (16/6/2023).

Dalam program infrastruktur, terdapat sebanyak 58 proyek strategis yang masih belum dimulai.

Menurutnya, keterlambatan proyek ini bisa membuat manfaat pembangunan menjadi tidak optimal.

“Antara lain kami laporkan, izin Pak Presiden dalam infrastruktur masih terdapat 58 proyek strategis nasional yang belum dimulai pembangunannya. Kondisi tersebut diikuti dengan resiko keterlambatan penyelesaian proyek serta tidak optimalnya manfaat pembangunan proyek yang dihasilkan,” ujarnya.

Tak Hanya Pembangunan, Kualitas SDM Indonesia pun Belum Merata

sumber: medcom.id

Yusuf Ateh juga menjelaskan, selain memperbaiki sektor pembangunan, pemerintah pun harus memperbaiki kualitas SDM Indonesia yang belum merata.

BPKP kemudian mencontohkan penyelesaian kasus stunting yang masih belum sesuai dengan target.

“Pada sektor pembangunan manusia, upaya peningkatan kualitas SDM Indonesia belum merata. Sebagai contoh hal ini terlihat dari penyelesaikan kasus stunting yang tidak sesuai target RPJMN pada 378 daerah, serta kualitas ruang sekolah yang masih terus di tingkatkan pada 241 daerah pemprov, kabupaten dan kota,” katanya.

Selain itu, BPKP juga melaporkan bahwa masih ada ruang perbaikan yang harus dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan data dari BPKP, masih ada potensi pemborosan alokasi belanja daerah sebesar 21 persen yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah pusat, kementerian, dan pemerintah daerah.

***

Semoga berita di atas bermanfaat, Property People

Baca juga ulasan lainnya hanya di artikel.rumah123.com.

Agar tak ketinggalan berita terbaru, ikuti terus Google News kami, ya.

Yuk, segera wujudkan keinginan untuk memiliki rumah impian bersama Rumah123.com karena kami selalu #AdaBuatKamu.