PKS dan Demokrat Minta IKN Ditunda, Ini Tanggapan Sri Mulyani

Sumber: ceklissatu.com

Dua fraksi di DPR, PKS dan Demokrat, meminta pencairan anggaran untuk IKN pada 2024 ditunda. Apa alasannya?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi kritikan Fraksi DPR PKS dan Demokrat yang meminta pencairan anggaran pembangunan IKN 2024 ditunda.

Sri Mulyani mengatakan bahwa program pembangunan IKN akan terus dilanjutkan pada tahun depan karena termasuk dalam program prioritas.

Di samping itu, hal ini juga seiring dengan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) lainnya.

“Program prioritas juga difokuskan untuk mempercepat transformasi ekonomi melalui percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk keberlanjutan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN),” tutur Sri Mulyani saat rapat paripurna di DPR, Jakarta, Selasa (30/5/2023), dilansir dari cncbindonesia.com.

Untuk meningkatkan kualitas belanja pada 2024, pemerintah akan konsisten melanjutkan penguatan prinsip spending better melalui efisiensi belanja kebutuhan dasar dan program-program untuk mendukung program prioritas.

Melansir dari cnbcindonesia.com, simak informasi mengenai usulan penundaan pencairan anggaran untuk IKN pada 2024 berikut ini.

PKS dan Demokrat Minta IKN Ditunda

Sumber: cnbcindonesia.com

Fraksi pertama yang menyampaikan usulan IKN ditunda pada 2024 adalah Demokrat.

Anggota DPR Rizki Aulia Rahman Natakusumah menyampaikan pandangan fraksinya, yakni anggaran pembangunan IKN bukanlah prioritas dibandingkan dengan kebutuhan anggaran untuk stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat.

“Sehingga anggaran sifatnya non-prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda dan difokuskan dulu untuk stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi untuk masyarakat kecil,” ungkap Rizki dalam sidang paripurna DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (23/5/2023).

Anggota DPR Andi Akmal Pasluddin dari Fraksi PKS, menyampaikan pandangan untuk menghentikan pembangunan IKN Nusantara karena lebih baik digunakan untuk memperkuat infrastruktur di sektor pertanian.

“Fraksi PKS berpandangan, pemerintah lebih baik menunda pemindahan IKN sehingga belanja tersebut dapat difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat, peningkatan kesejahteraan, peningkatan infrastruktur pertanian, dan belanja yang berkeadilan lainnya,” ungkap Andi dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa (30/5/2023).

Dalam dokumen KEM PPKF 2024, pemerintah menyatakan bahwa pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan TImur akan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun depan dengan target dapat mencapai 5,3 persen hingga 5,7 persen.

***

Semoga informasi ini bermanfaat untukmu ya, Property People.

Baca artikel informatif lainnya hanya di artikel.rumah123.com.

Ikuti Rumah123.com di Google News untuk mendapatkan update terbaru.

Kalau sedang mencari hunian, dapatkan rekomendasi terbaiknya di Rumah123.com.

Menemukan hunian yang sesuai kriteria kini lebih mudah karena kami #AdaBuatKamu.