Basmi Mafia Tanah, Pemerintah Bakal Bentuk Pengadilan Khusus Pertanahan

Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mewacanakan pembentukan pengadilan khusus pertanahan yang salah satu tujuannya untuk membasmi mafia tanah yang makin meresahkan masyarakat.

Wacana tersebut diungkapkan oleh Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pembentukan pengadilan khusus tersebut tengah dibahas bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KemenkoPolhukam).

“Saat ini masih kita kaji,” katanya melansir Okezone.com.

Lantas, apa tujuan pembentukan pengadilan khusus tersebut?

Simak penjelasannya berikut ini, ya!

Berantas Mafia Tanah, Menteri ATR/BPN Kaji Pengadilan Khusus

Sumber: mediaindonesia.com

Menteri Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa permasalahan terkait pertanahan yang ditemukan di lapangan kerap berbeda dengan pembahasan yang dilakukan saat rapat.

Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan untuk membuat pengadilan khusus pertanahan.

“Waktu itu kami bicara dengan Pak Menko Polhukam, kemungkinan ada pandangan membuat satu pengadilan masalah pertanahan secara ad hoc karena bisa menyelesaikan segala permasalahan,” kata Hadi melansir Bisnis.com.

Menurut dia, pengadilan pertanahan dinilai efektif untuk menyelesaikan berbagai konflik pertanahan yang kerap dialami oleh masyarakat.

Salah satunya adalah praktik mafia tanah yang menjadi biang kerok permasalahan tanah di masyarakat.

Dipertanyakan Anggota DPR

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Demokrat Rezka Oktoberia angkat bicara terkait wacana pembentukan pengadilan khusus tersebut.

Dia menerima kabar terkait wacana Menko Polhukam untuk membentuk pengadilan tanah setelah mendapatkan laporan bahwa kasus mafia tanah meningkat 2 kali lipat dalam satu tahun terakhir.

Rezka menanyakan progres pemerintah dalam pembentukan pengadilan tanah tersebut.

“Setelah menerima laporan kasus yang melibatkan mafia tanah meningkat 2 kali lipat dalam setahun terakhir, sudah sejauh mana (progresnya)? Sudah ada pembicaraan seriuskah?” tanya dia.

Menurut dia, adanya pengadilan khusus tanah ini diharapkan dapat menyelesaikan kasus pertanahan dan harus diisi oleh para penegak hukum yang memahami persoalan konfiik agraria.

“Hakim pengadilan tanah nantinya juga harus mengantongi sertifikat yang menandakan bahwa dia memahami isu pertanahan dan reforma agraria,” tuturnya.

Mafia Tanah Dinilai Berkurang

Sumber: setkab.go.id

Menanggapi kasus mafia tanah yang dinilai meningkat setahun terakhir, Menteri Hadi membantahnya.

Justru, dia mengklaim bahwa mafia tanah telah diberantas sejak dia menjabat sebagai menteri.

“Nggak, yang jelas mafia tanah tiarap, itu saja. Sejak saya naik, sudah mulai banyak yang tiarap, nggak nambah. Kalau nambah, saya sikat, saya kan punya strategi bagaimana kita memitigasi mafia tanah, jadi saya katakan tidak, saya akan kejar terus. [Pengadilan tanah] masih dikaji,” paparnya.

Menurut dia, penguatan layanan digitalisasi layanan pertanahan menjadi salah satu upaya pemberantasan mafia tanah di Indonesia.

Salah satunya program percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Oleh karena itu, pihaknya menargetkan seluruh bidang tanah di Indonesia dapat terdaftar di PTSL pada 2025.

Adapun sejauh ini, Kementerian ATR/BPN telah mendaftarkan 101,1 juta bidang tanah atau 80,25 persen secara nasional.

“Sebanyak 85 juta bidang tanah atau 67,5 persen di antaranya telah bersertifikat,” ujarnya.

***

Semoga informasi di atas bermanfaat, Property People.

Cari tahu informasi lain yang tak kalah menarik hanya di artikel.rumah123.com.

Selain itu, ikuti juga akun Google News Rumah123.com.

Perumahan Srimaya Residence bisa jadi pilihan tepat jika kamu mencari rumah di Bekasi.

Yuk, segera dapatkan berbagai kemudahan dan penawarannya cuma di Rumah123.com.

Kami selalu #AdaBuatKamu untuk membantu mencarikan hunian yang cocok bagi keluarga!