Diincar Banyak Orang, Segini Gaji Kepala Desa di Indonesia. Benarkah Selangit?

Posisi kepala desa adalah salah satu jabatan yang diinginkan banyak orang. Lalu, benarkah gaji kepala desa itu besar?

Anggapan penghasilan besar itu didasarkan pada wewenang kepala desa yang dapat mengelola desa dan juga sumber dayanya.

Dengan wewenang kepala desa sebesar itu, tentu kamu juga penasaran kan ingin mengetahui gajinya?

Yuk, simak aturan mengenai gaji kepala desa berikut ini!

Berapakah Gaji Kepala Desa?

Untuk mengetahui gaji kepala desa, kita harus melihat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Lebih rincinya, kita bisa melihat standar gaji kepala desa dan perangkat desa lainnya di dalam pasal 81 PP tersebut.

“Besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp 2.426.640 setara 120 persen dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a,” bunyi Pasal 8 ayat (2) PP Nomor 11 Tahun 2019.

Sementara, penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit adalah Rp2.224.420 atau setara 110% Penghasilan Tetap pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

Kemudian, untuk perangkat desa lainnya, akan mendapat penghasilan sebesar Rp2.022.200.

Gaji yang diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa lainnya tersebut bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).

Kepala Desa Bisa Mendapat Penghasilan Tambahan

Hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa peraturan tersebut hanya memuat gaji minimal seorang kepala desa.

Gaji perangkat desa bisa lebih tinggi lagi tergantung kebijakan kepala daerah di masing-masing daerah.

Kemudian, pada Pasal 100 PP Nomor 11 Tahun 2019, disebutkan juga bahwa kepala desa bisa menerima penghasilan lain selain gaji tetap dari pemerintah.

Penghasilan tersebut bisa didapat melalui pengelolaan tanah desa.

Pengelolaan tanah desa yang dimaksud adalah hasil dari sewa tanah atau pengelolaan tanah bengkok

Pembagian hasil dari pengelolaan tanah desa untuk gaji perangkat desa ini diatur lebih detail lagi oleh bupati atau wali kota.

Persentase Gaji Perangkat Desa dalam APBDesa

Pembagian proporsi gaji perangkat desa dan operasional pemerintah desa dalam APBDesa juga telah diatur.

Untuk operasional penyelenggaraan pemerintahan desa, mendapat jatah sebanyak 70% dari APBDesa.

Dari dana tersebut juga digunakan untuk insentif RT dan RW, pembangunan desa, serta pembinaan masyarakat.

Kemudian, paling banyak sebesar 30% digunakan untuk mendanai penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa serta operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Semoga artikel ini bermanfaat ya!

Jangan lewatkan informasi menarik lainnya di artikel.rumah123.com

Jika sedang mencari rumah, pastikan mengakses Rumah123.com untuk mendapat pilihan terbaik!