Banjir Sintang Akibat Kerusakan Hutan, Pemerintahan Jokowi Pilih Lingkungan atau Pembangunan?

Sudah sekitar sebulan Kabupaten Sintang dan wilayah sekitarnya di Kalimantan Barat dilanda banjir parah.

Berdasarkan pantauan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) banjir masih menggenangi 12 kecamatan, menyebabkan sekitar 33.221 jiwa warga saat ini masih bertahan di lokasi pengungsian.

Keduabelas kecamatan yang terdampak tersebut yaitu Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir, Binjai Hulu, Sintang, Sepauk, Tempunak, Ketungau Hilir, Dedai, Serawai, Ambalau, Sei Tebelian dan Kelam Permai.

Adapun wilayah yang terkena bencana banjir paling parah adalah Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir, serta Sintang.

Pemerintahan Jokowi Siap Benahi Lingkungan Hidup

Dilansir dari Kompas (17/11/2021) Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa banjir yang melanda Sintang disebabkan rusaknya catchment area atau daerah tangkapan hujan.

Kerusakan lingkungan di daerah tangkapan hujan yang sudah bertahun-tahun terjadi ini kemudian menyebabkan meluapnya air Sungai Kapuas.

Pemerintah berencana membangun persemaian atau nursery untuk memperbaiki daerah tangkapan hujan tersebut.

Hal ini juga akan diiringi dengan upaya penghijauan, baik di hulu maupun di daerah-daerah tangkapan hujan tadi.

Sebagai tambahan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menyebutkan sejumlah faktor penyebab banjir Sintang utamanya karena curah hujan.

Curah hujan lebat sejak akhir Oktober sampai awal November 2021 yang secara kumulatif sebesar 294 milimeter menghasilkan debit banjir sebesar 15.877,12 meter kubik per detik.

Jumlah tersebut melebihi kapasitas tampung sungai-sungai sebesar 12.279,80 meter kubik per detik.

Sehingga, terjadi luapan dengan debit yang sangat besar yaitu 3.597,32 meter kubik per detik.

Sebelumnya, Menteri LHK tersebut dihujani kritik akibat menyinggung soal pembangunan di era Presiden Joko Widodo yang tak boleh berhenti atas nama emisi karbon.

Melalui akun Twitter resminya pada Rabu, 3 November, Siti mencuit, “Pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi.”

Pernyataan Siti soal pembangunan besar-besaran ini mendapat sorotan karena bertentangan dengan peran Kementerian LHK yang semestinya melindungi wilayah hijau.

Menyikapi banjir parah di Sintang ini, Menteri Siti mengungkapkan bahwa untuk ke depan, perlu merencanakan pola permukiman yang lebih ramah lingkungan dan menggunakan kearifan lokal yang lebih aman dari banjir seperti rumah panggung.

Jangan sampai ketinggalan untuk mendapatkan berita dan tips terbaru mengenai dunia properti dalam negeri serta mancanegara di artikel Rumah123.com.

“Ingin beli rumah untuk jangka panjang paling menguntungkan? Kamu bisa cari tahu keunggulan Arumaya Residence Jakarta Selatan di sini.”