Backlog Perumahan Masih Tinggi, Bos BTN Ungkap 12,7 Juta Keluarga Belum Punya Rumah

sumber: dokumentasi BN

Berdasarkan catatan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), diketahui masih ada 12,7 juta keluarga yang belum memiliki rumah. Ini menandakan backlog perumahan di Indonesia masih tinggi.

Nixon LP Napitupulu, Direktur Utama BTN, mengatakan mayoritas keluarga yang tak punya rumah adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“83 persen backlog ini terjadi di masyarakat berpenghasilan rendah,” tuturnya dalam rapat dengar Bank Himbara dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (20/3), dilansir dari CNN Indonesia.

Ia turut menyebut baru 56,5 persen rumah tangga di Indonesia yang menghuni rumah layak huni, sedangkan sisanya tinggal di rumah tidak layak huni.

“Jadi ada 44 persen atau 43 persen rumah-rumah di Indonesia belum masuk rumah layak huni. Menurut definisi PUPR itu (rumah layak huni) definisinya sebenarnya simpel, hanya atap, dinding, dan, lantai,” papar Nixon.

Nixon menjelaskan bahwa kebutuhan rumah jauh lebih besar dibanding suplai perumahan di mana rumah tangga yang membutuhkan rumah mencapai 1,3 juta per tahun, sementara suplai dunia hanya sekitar 400 ribu unit per tahun.

Lantas, bagaimana cara untuk mengatasi tingginya backlog perumahan tersebut?

Langkah Mengatasi Tingginya Backlog Perumahan

sumber: dok. BP Tapera

Nixon mengungkapkan pihaknya mengusulkan kepada pemerintah agar subsidi Kredit Kepemilikan Rumah  (KPR) dipersingkat dari saat ini 20 tahun menjadi 10 tahun.

Bukan tanpa alasan, berdasarkan hasil evaluasi BTN, kemampuan keuangan nasabah KPR rata-rata meningkat setelah 10 tahun mencicil.

“Kalau ini kami potong jadi setengah masa subsidinya (menjadi 10 tahun) itu bisa diperluas (penyaluran subsidinya) ke yang lain. Jadi bisa dua kali lipat,” kata Nixon.

“Nah, ini sedang kami usulkan karena persoalan sekarang adalah masa subsidinya seusia kreditnya dan itu menurut kami agak berlebihan,” tambahnya.

Skema baru KPR subsidi yang diusulkan Nixon seperti perpanjangan tenor maksimal 25 hingga 30 tahun atau disesuaikan dengan kemampuan debitur serta risk appetite perbankan.

Kemudian, kriteria untuk KPR subsidi adalah rumah seharga Rp300 juta, sedangkan skema II berlaku untuk rumah di atas Rp300 juta hingga Rp500 juta.

Menurutnya, skema ini dapat memberikan kemudahan verifikasi akses KPR subsidi serta pemerintah juga tetap memberikan dukungan kebijakan seperti bebas PPN, DP 0 persen, hingga Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

***

Semoga informasi ini bermanfaat, Property People.

Baca artikel lainnya di artikel.rumah123.com dan Google News.

Dapatkan pilihan hunian terbaik di Rumah123 karena #SemuaAdaDisini.

Tak lupa, kunjungi Teras123 untuk ngobrolin properti bersama ahlinya.