REI: Pemerintah Perlu Mengkaji Beberapa Hal sebelum Luncurkan Program Rumah Hijau

Pemerintah Indonesia tengah merancang Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP) atau rumah hijau terjangkau. Terkait hal ini, Real Estate Indonesia (REI) angkat suara bahwa ada beberapa hal yang perlu dikaji kembali terlebih dahulu. Berikut selengkapnya!

Proyek IGAHP merupakan upaya pemerintah untuk menekan emisi karbon.

Digadang oleh Kementerian PUPR, pemerintah berupaya untuk menyediakan hunian yang lebih ramah lingkungan dengan harga terjangkau.

Dengan begitu, masyarakat bisa berperan aktif dalam menyukseskan target perubahan iklim.

Rencana ini tentu mendapat dukungan dan respons positif dari berbagai pihak, misalnya saja REI.

Namun, REI mengingatkan pemerintah untuk kembali mengkaji beberapa hal sebelum meluncurkan program rumah hijau terjangkau.

Untuk lebih jelasnya, langsung saja simak ulasan di bawah ini, ya!

REI Dukung Program Rumah Hijau Terjangkau

Wakil Ketua DPD REI DKI Jakarta Bidang Riset dan Hubungan Luar Negeri, Chandra Rambey, menegaskan dukungannya untuk program rumah hijau terjangkau.

“Tentu kita mendukung karena itu untuk sustainability lingkungan,” kata Chandra dilansir dari kompas.com, Senin (04/09/2023).

Hanya saja, menurutnya ada beberapa hal yang perlu pemerintah kaji kembali.

Salah satunya adalah terkait kemampuan serta kebutuhan masyarakat secara umum.

“Apakah konsumen kita sudah butuh dan mampu, itu pertanyaannya,” tegas Chandra.

Pasalnya, bangunan yang mengusung konsep hijau membutuhkan biaya konstruksi yang lebih besar.

Akibatnya, harga jual maupun sewanya pun akan ikut melambung.

Karena itulah pengembang properti swasta umumnya akan lebih memilih untuk bergerak ke arah bisnis yang mudah mereka ikuti.

Mengenal Proyek IGAHP

Adapun proyek IGAHP merupakan program pembiayaan yang menargetkan hunian berkonsep hijau atau sustainability house.

Secara garis besar, pembiayaannya akan mencakup demand side serta supply side.

Target utamanya adalah mengurangi konsumsi energi, pemanfaatan air, hingga emisi gas rumah kaca dari kegiatan konstruksi.

Untuk menyukseskan program ini, pemerintah akan bekerja sama dengan berbagai instansi.

“IGAHP sendiri melibatkan berbagai instansi, institusi baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang perumahan, multilateral banks atau donor, kemudian juga ada yang namanya lembaga sertifikasi bangunan gedung hijau, ini juga salah satu kunci,” jelas Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Haryo Bekti Martoyoedo, dilansir dari cnbcindonesia.com Senin (04/09/2023).

Sebelumnya, pemerintah telah meluncurkan pilot project IGAHP pada akhir tahun 2022.

Mengusung nama Perumahan Gandus Land, Kota Palembang, proyek perumahan ini telah mendapatkan sertifikat preliminary dari IFC EDGE.

Sertifikat tersebut didapatkan berkat desain rumah yang kabarnya mampu menghemat air sebanyak 21 persen.

Adapun program pembiayaan yang bisa masyarakat gunakan untuk membeli unit hunian di Perumahan Gandus Land adalah Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

***

Semoga informasi di atas bermanfaat untukmu, Property People.

Temukan informasi menarik seputar perguruan tinggi hanya di artikel.rumah123.com.

Biar jadi yang paling update kamu langsung aja follow Google News kami, ya.

Jangan lupa kunjungi Rumah123.com jika sedang mencari rumah baru dan bekas berkualitas.

Tersedia beragam hunian pilihan yang pastinya #AdaBuatKamu!