KPK Sebut Proyek Tol Jokowi Potensi Rugikan Negara. Ternyata Ini Data dan Alasannya!

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan proyek tol Jokowi berpotensi merugikan ekonomi Indonesia usai menemukan kerawanan di tata kelolanya.

Melansir dari cnbcindonesia.com, KPK melihat ada banyak masalah yang muncul dari tol yang dibuat oleh presiden ketujuh Indonesia.

Permasalahan tersebut di antaranya adalah masalah di proses persiapan, pelelangan, pendanaan, konstruksi, operasi, pemeliharaan, sampai pengambilalihan konsesi.

Hal ini pun membuat KPK mengatakan bahwa proyek tol bisa merugikan ekonomi negara jika tidak segera dibenahi.

Simak berita selengkapnya mengenai pendapat KPK terkait proyek tol Jokowi di bawah ini!

Data KPK Terkait Proyek Tol Jokowi

sumber: mediaindonesia.com

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menyampaikan data terkait proyek tol Jokowi dalam agenda Kajian Pencegahan Korupsi beberapa waktu lalu.

Data dari KPK menuliskan sebanyak 201 Proyek Strategis Nasional (PSN), 54 proyek di antaranya adalah pembuatan jalan tol.

Karena sekitar seperempat dari PSN adalah jalan tol, Ghufron berpesan agar Kementerian PUPR memperbaiki tata kelola jalan tol Indonesia.

“Kajian ini menemukan titik-titik mana saja yang perlu ditingkatkan efektivitas dan efisiensinya. Ketika dua poin ini dijalankan, harapannya tidak ada titik rawan korupsi,” kata Ghufron dalam pernyataan resmi dikutip, Rabu (8/3/23).

Ada sekitar empat fakta penyelenggaraan jalan tol yang harus segera dibenahi Kementerian PUPR, yaitu:

1. Terlambatnya proses pembangunan jalan tol (43 persen jalan tol yang dibangun sebelum 2015 belum berjalan penuh dan 63 persen jalan tol dibangun setelah 2015 belum berjalan penuh)
2. Peningkatan biaya konstruksi pada 34 ruas tol dengan total biaya membludak sampai Rp55 triliun.
3. 20 dari 56 ruas jalan tol mengalami perpanjangan masa konsensi.
4. Pengalihan saham pengendali Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sebelum waktu pembangunan selesai.

Permasalahan Utama dari Proyek Tol Jokowi yang Bisa Merugikan Negara

sumber: detik.net.id

Kepala Satuan Tugas Direktorat Monitoring KPK, Juliawan Superani, juga menjelaskan enam permasalahan utama dari proyek tol Jokowi.

Pertama, perencanaan pembangunan tidak akuntabel.

Perencanaan jalan tol masih diatur melalui SE Direktur Jenderal Bina Marga No. 16/SE/Db/2020 tentang Juknis Perencanaan Jalan Tol.

Padahal, berdasarkan PP No. 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol, Pasal 10 ayat (1) menjelaskan kebijakan perencanaan jalan tol disusun dan ditetapkan oleh menteri setiap lima tahun sekali dan dapat ditinjau kembali.

Kedua, KPK melihat lemahnya akuntabilitas lelang pengusahaan jalan.

Ketiga, ada dominasi investor jalan tol yang merangkap sebagai kontraktor.

Keempat, KPK menemukan lemahnya pengawasan pengusahaan jalan tol.

Kelima, belum adanya pengaturan detail atas kelanjutan kebijakan pengusahaan jalan tol.

Terakhir, tidak semua BUJT membayarkan dana bergulir dan pengadaan tanah jalan ke pemerintah.

***

Semoga artikel ini bermanfaat ya Property People!

Cari penawaran rumah terbaik seperti di Podomoro Park Bandung hanya di Rumah123.com.

Follow juga Google News Rumah123.com.