tapera

Bagi kamu yang menjadi pekerja atau karyawan, siap-siap kalau penghasilan akan dipotong untuk Program Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat). 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 pada 20 Mei 2020. 

Peraturan perundangan ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (PP Tapera). 

Tabungan Perumahan Rakyat alias Tapera ini menjadi amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016.

Pemerintah membentuk Tapera sebagai wujud membantu pembiayaan perumahan bagi para pekerja. 

Para pekerja yang pertama kali diwajibkan menjadi peserta Tapera adalah pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara ( ASN). 

Badan Pengelola Tapera akan memungut dan mengelola iuran seluruh peserta. Sebelumnya, badan ini bernama Bapertarum yang berdiri pada 1993. 

Bapertarum merupakan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan-Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS). 

Lembaga telah mempunyai sekitar 6,7 juta orang peserta baik PNS yang masih aktif ataupun sudah pensiun. 

Bapertarum-PNS mengelola dana sekitar Rp12 triliun yang berasal dari iuran para peserta selama ini. 

Selain itu, juga ada Komite Tapera yang diketuai oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

Anggota komite terdiri Menteri Keuangan, Menteri PUPR, Menteri Ketenagakerjaan, serta anggota independen. 

Skema untuk Peserta Tapera Dilakukan Bertahap 

Dalam skema yang diatur dalam peraturan pemerintah terbuat, ASN baru diwajibkan mulai membayar iuran Tapera pada Januari 2021. 

Hal yang sama juga diberlakukan bagi ASN yang menjadi mantan peserta Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Taperum-PNS).

Cakupan peserta Tapera akan dilakukan secara bertahap kepada para pekerja lainnya termasuk BUMN dan swasta. 

Setelah ASN, tahap kedua adalah mereka yang bekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

Pada tahap kedua ini, para pekerja atau mereka yang tergabung dalam TNI-Polri juga termasuk di dalamnya. 

Tahap ketiga atau terakhir, Tapera juga diberlakukan untuk pekerja swasta, pekerja mandiri, dan pekerja sektor informal. 

“Khusus perusahaan swasta, diberikan waktu sampai tujuh tahun ke depan setelah PP ditetapkan untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta Tapera.”

Hal ini diungkapkan oleh Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Badan Pengelola Tapera Ariev Baginda Siregar seperti dikutip oleh Harian Kompas.  

Besar Iuran Tapera 

Dalam peraturan perundangan ini juga mengatur besar iuran Tapera setiap bulannya untuk setiap pekerja. 

Besar iuran Tapera adalah 3% (persen) dari penghasilan peserta pekerja dan juga peserta pekerja mandiri. 

Sebanyak 0,5% ditanggung oleh pemberi kerja atau perusahaan dan sisanya 2,5% ditanggung oleh pekerja sendiri. 

Sementara khusus untuk peserta mandiri, seluruh iuran dibayarkan sendiri seluruhnya oleh pekerja. 

Nantinya, BP Tapera akan mengumpulkan iuran dan juga mengelolanya dari para peserta dari PNS, pekerja BUMN dan BUMD, TNI-Polri, pekerja swasta, dan pekerja mandiri. 

Lama kepesertaan anggota berakhir saat para pekerja sudah pensiun yaitu pada umur 58 tahun. 

Setelah pensiun, peserta Tapera bisa memperoleh dana simpanan dan juga hasil pengembangan. 

Tapera akan mengembangkan dana simpanan di deposito bank, surat utang pemerintah, dan investasi lainnya, 

Kantor berita Antara melansir pernyataan Deputi Komisioner BP Tapera Eko Ariantoro bahwa Tapera sudah dilakukan di berbagai negara. 

Negara-negara yang sudah memiliki program serupa adalah Singapura, Malaysia, China, India, dan Korea Selatan.

Program Tapera ini memang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyediakan dana murah jangka panjang. 

Nantinya, dana tersebut digunakan untuk pembiayaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi peserta.

Baca juga: Tapera Bisa Jadi Solusi Mendanai Perumahan Rakyat

Bagikan:
1074 kali