OK
Dijual
Disewa
Properti Baru
Panduan

Tanggung Jawab Atas Kegagalan Bangunan Bertingkat yang Menimbulkan Korban Beserta Aturan Hukumnya!

18 Agustus 2022 · 4 min read Author: Reyhan Apriathama

Tanggung Jawab Atas Kegagalan Bangunan Bertingkat

Simak aturan hukum terkait tanggung jawab atas kegagalan bangunan bertingkat yang menimbulkan korban secara lengkap berikut ini. 

Gedung bertingkat sejak dulu menjadi salah satu lokasi yang rawan apabila terjadi bencana alam maupun kerusakan yang membahayakan seperti kebakaran atau kerusakan tidak terduga.

Sebab, bangunan bertingkat terkadang menampung orang bahkan tak sedikit yang melebihi kapasitasnya. 

Bangunan tersebut bisa saja mengalami kejadian tidak terduga, bahkan bisa menimbulkan kerugian untuk banyak orang.

Alih-alih kerugian dalam materil, faktor tersebut juga bisa menimbulkan korban jiwa atau luka pada seseorang.

Meski telah memiliki mitigasi yang baik, namun ternyata ada aturan hukum penting yang harus diketahui oleh pengelola gedung, bahkan terdapat sanksi yang bisa menjerat.

Apa saja yang harus diketahui mengenai hukum dan tanggung jawab atas kegagalan bangunan yang menimbulkan korban pada gedung dan apartemen?

Simak pembahasannya bersama-sama!

Kewajiban Penyelenggaraan Gedung dan Apartemen 

Teknis Pembangunan Gedung Bertingkat

Sumber: agniakhassaarkananta.com

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi menyatu dengan tempat dan kedudukannya, baik sebagian atau seluruhnya yang berfungsi sebagai tempat manusia beraktivitas.

Gedung tersebut meliputi mal, hotel, apartemen, maupun area perkantoran.

Untuk mewujudkan keselamatan dan keamanan penyelenggaraan bangunan gedung, maka ada beberapa kewajiban penyelenggaraan gedung berikut ini:

  1. Memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsinya.
  2. Memelihara dan/atau merawat bangunan gedung secara berkala.
  3. Melengkapi pedoman/petunjuk pelaksanaan dan pemeliharaan bangunan gedung.
  4. Melaksanakan pemeriksaan secara berkala atas kelaikan fungsi bangunan gedung.
  5. Memperbaiki bangunan gedung yang telah ditetapkan tidak layak fungsi.
  6. Membongkar bangunan gedung dalam hal:

         6.1. Telah ditetapkan tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki.

         6.2. Berpotensi menimbulkan bahaya dalam pemanfaatannya.

         6.3. Tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). 

         6.4. Ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan rencana teknis bangunan gedung yang tercantung dalam persetujuan saat dilakukan inspeksi bangunan gedung. 

Tanggung Jawab Atas Kegagalan Bangunan yang Menimbulkan Korban 

Tanggung Jawab Atas Kegagalan Bangunan roboh

Sumber: Tribunnews.com

1. Pasal 24 Angka 42 UU Cipta Kerja 

Sanksi administratif untuk pengelola bangunan gedung apabila adanya kegagalan bangunan yang menimbulkan korban berupa: 

    1. Peringatan tertulis.
    2. Pembatasan kegiatan pembangunan.
    3. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan.
  1. Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung.
  2. Pembekuan persetujuan bangunan gedung.
  3. Pencabutan persetujuan bangunan gedung.
  4. Pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

2. Tanggung Jawab Atas Kegagalan Bangunan Menurut Pasal 24 Angka 43 UU Cipta Kerja 

Pemilik dan pengguna bangunan gedung juga dapat dijerat sanksi pidana akibat kelalaiannya yang meliputi: 

1. Setiap pemilik atau pengguna bangunan gedung tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang diancam pidana penjara tiga tahun atau denda paling banyak 10% dari nilai bangunan jika mengakibatkan kerugian harta benda lain. 

2. Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang diancam pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak 15% dari nilai bangunan gedung. 

Hal tersebut berlaku jika mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang menyebabkan cacat seumur hidup.

3. Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana paling lama 5 tahun dan denda 20% dari nilai bangunan jika mengakibatkan korban jiwa.

Berdasarkan beberapa pasal tersebut, artinya pengusaha gedung sebagai pemilik atau pengguna bangunan dapat dikenakan sanksi pidana apabila timbul kerugian dari orang lain.

Hal tersebut juga berlaku apabila ada kecelakaan yang mengakibatkan cacat seumur hidup, dan/atau hilangnya nyawa orang lain disebabkan oleh kelalaiannya dalam memenuhi kewajiban bangunan berdasarkan UU Bangunan Gedung.

3. Pasal 24 Angka 39 UU Cipta Kerja 

Apabila pemilik dan/atau pengguna bangunan lalai melaksanakan kewajiban pemeliharaan dan perawatan atap gedung perkantoran secara berkala, sehingga atap bangunan roboh dan melukai pekerja.

Jika terjadi kelalaian tersebut terjadi, maka pemilik dan/atau pengguna bangunan dapat dijerat pidana.

Sebaliknya, apabila kecelakaan dan kerugian disebabkan oleh bencana alam, banjir, longsor, dan sebagainya maka pengguna gedung tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Itulah beberapa aturan hukum terkait tanggung jawab atas kegagalan bangunan yang menimbulkan korban baik di gedung kantor maupun apartemen.

Temukan informasi menarik seputar properti, selengkapnya di artikel.rumah123.com

Wujudkan rumah impian berwawasan lingkungan bersama  Summarecon Mutiara Makassar  selengkapnya di Rumah123.com dan 99.co, yang pastinya #AdaBuatKamu!


Tag: ,


Reyhan Apriathama
Seorang mas-mas penulis Rumah123.com yang suka otomotif, sepak bola, gadget, dan musik-musik lawas.
Selengkapnya

IKLAN

Tutup iklan
×

SCROLL UNTUK TERUS MEMBACA