KPR, pandemi covid-19

Perbankan memproyeksikan penyaluran KPR kembali normal pada 2022 setelah pandemi covid-19. Saat ini, orang membeli properti untuk ditempati, bukan berinvestasi. 

Industri properti memang nyungsep pada 2020 ini, padahal semua pelaku pasar sempat berharap ada kebangkitan pada tahun ini. 

Sejak beberapa tahun lalu, industri dan pasar properti memang tidak seperti sebelumnya ketika booming pada 2012-2013. 

Industri properti mengalami perlambatan setelah itu. Tidak heran, Bank Indonesia mulai melakukan relaksasi. 

Bank sentral merelaksasi loan to value (LTV) dan financing to value (FTV) kredit properti dan pembiayaan properti pada Juni 2018. 

Bank Indonesia kembali mengeluarkan stimulus serupa berupa LTV dan FTV pada November 2019.

Selain itu, bank sentral juga melakukan pemangkasan BI 7 Days Reverse Repo Rate atau suku bunga acuan Bank Indonesia. 

Penurunan suku bunga acuan dilakukan sejak Juni 2019 hingga awal 2020.

Saat itu, suku bunga acuan masih di angka 6,00%. 

Setelah enam kali pemangkasan, suku bunga acuan Bank Indonesia berada di level 4,50% pada Mei 2020. 

Bank Indonesia memang melakukan sejumlah relaksasi untuk kembali menggairahkan industri properti. 

Ketika suku bunga acuan diturunkan dan ada relaksasi LTV, sejumlah pihak memperkirakan kalau industri properti akan bangkit pada 2020. 

Selain itu, inflasi juga bisa terkendali dan harga rumah sudah pada titik terendah, kebangkitan industri properti sudah di depan mata. 

Namun, siapa yang menyangka kalau penyebaran virus corona atau pandemi covid-19 terjadi pada awal 2020. 

Pandemi Covid-19 Menambah Panjang Masa Paceklik Industri Properti 

Pandemi covid-19 ternyata malah membuat masa paceklik industri properti semakin bertambah panjang.

Setelah penyebaran virus ini meluas, ternyata berdampak pada perekonomian termasuk industri properti. 

Organisasi Buruh Internasional (ILO) memperkirakan bahwa tiga dari empat pekerja di dunia akan terdampak oleh pandemi. 

Sebanyak 195 juta pekerja di seluruh dunia akan kehilangan pekerjaan. Gelombang PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terjadi. 

Di Indonesia, berdasarkan data hingga 20 April 2020, tercatat 1,5 juta pekerja formal yang terkena PHK atau dirumahkan. 

Jumlah ini belum menghitung jutaan pekerjaan informal, pedagang keliling, tukang ojek, buruh bangunan, dan pengusaha kecil yang kehilangan sumber penghasilan. 

Perputaran ekonomi yang mandek membuat tingkat pengeluaran masyarakat juga menurun drastis. 

Sejumlah orang tidak memiliki dana untuk membeli rumah atau membayar cicilan kredit perumahan. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan relaksasi kredit bagi mereka yang tidak bisa melanjutkan cicilan KPR (Kredit Pemilikan Rumah). 

BTN telah menerima 17.000 permohonan kelonggaran cicilan KPR senilai Rp2,7 triliun sampai minggu kedua April 2020.

BTN merupakan bank pemerintah yang khusus menyalurkan kredit perumahan bagi masyarakat.

Negara-negara lain juga merilis berbagai program pelonggaran yang sama untuk meringankan beban masyarakat untuk membayar cicilan rumah. 

Pemerintah Amerika Serikat meluncurkan CARES Act yang memberikan peluang bagi debitur kredit perumahan untuk menunda cicilan rumah hingga 12 bulan. 

Pemerintah Italia, Inggris, dan sejumlah negara di Eropa pun mempunyai program serupa untuk perumahan.

KPR, pandemi covid-19

KPR Diperkirakan Kembali Pulih Pada 2020 

Kalau banyak yang meminta penundaan pembayaran cicilan KPR, bagaimana dengan peluang permintaan KPR yang baru? 

Situs berita online Lokadata.id melansir bahwa penyaluran sejumlah KPR masih dapat tumbuh perlahan, namun memang lambat. 

Direktur Konsumer CIMB Niaga Lani Darmawan menyatakan pemasaran kredit terus berjalan, namun permintaan KPR turun jauh.

Kalau dibandingkan dengan sebelum pandemi covid-19, maka jumlah permintaan KPR kurang dari 50 persen dari biasanya. 

“Pertumbuhan KPR di kuartal pertama 2020 masih double digit. Tapi di Q2 pasti melambat,” ujar Lani. 

Masyarakat masih menginginkan jenis properti rumah tapak atau landed house dibandingkan properti lainnya.

Lani menambahkan saat ini ada beberapa ribu nasabah yang sudah mengajukan keringanan cicilan rumah. 

CIMB Niaga terus berfokus untuk menolong nasabah yang terkena dampak pandemi covid-19 ini. 

Bank Mandiri juga mengalami perlambatan KPR. Hal ini diakui oleh EVP Consumer Loan Bank Mandiri Ignatius Susatyo. 

Sejak Desember 2019 hingga Maret 2020, ada penurunan sebesar dua persen. Sementara dari Maret ke April 2020 turun 40 tajam. 

Namun, Susatyo menyatakan bahwa baki debet turun tidak terlalu banyak, tidak sampai satu persen.  

Baki debet merupakan besaran sisa pokok pinjaman pada waktu tertentu di luar bunga dan denda, ataupun biaya penalti yang harus dibayarkan. 

Penurunan terjadi karena bank pelat merah ini lebih selektif dan berhati-hati dalam menyalurkan KPR. 

Bank Mandiri sudah menyesuaikan sejumlah kriteria nasabah di antaranya memiliki pendapatan tetap dan mengajukan KPR untuk rumah baru atau kredit pertama. 

Prinsip kehati-hatian ini diterapkan seperti karyawan memang memiliki pendapatan tetap, tetapi apakah pekerjaannya terdampak pandemi atau tidak. 

Sementara untuk mereka yang berwirausaha masih diproses namun sangat selektif lantaran pendapatannya fluktuatif. 

Mereka yang mengambil KPR dari Bank Mandiri masih meminati rumah tapak.

Hal yang sama dengan konsumen CIMB Niaga. 

Rumah tapak yang diminati berharga di bawah Rp2 miliar.

Rumah tersebut untuk dihuni dan bukan untuk investasi.

Susatyo melanjutkan perlambatan KPR akan berlanjut hingga akhir 2020 dan baru kembali normal pada 2022. 

“Tahun ini pasti ada koreksi, bisa 30 persen. Tahun lalu banyak yang berharap bisa beli rumah untuk investasi karena harganya sudah bottom,” ujar Susatyo. 

“Sekarang investor masih ada, tapi sangat selektif. Tahun depan belum normal, mungkin 80 persen,” lanjutnya. 

Sementara itu, perusahaan pengembang berharap adanya stimulus dari pemerintah untuk industri properti. 

Baca juga: Berapa Uang yang Dikeluarkan Orang Indonesia untuk Renovasi Rumah?

Sekretaris Perusahaan Intiland Theresia Rustandi menyatakan perusahaan mendukung stimulus pemerintah untuk memberikan subsidi bunga kredit rumah. 

Theresia menyatakan pembelian terbesar properti sangat tergantung pada ketersediaan pembiayaan perbankan. 

Bank Indonesia pernah melakukan riset pada 2019 yang menyatakan lebih dari 76 persen pembeli properti menggunakan KPR. 

Sisanya sebanyak 17,96 persen menggunakan skema pembiayaan tunai bertahap dan hanya 6,02 persen. 

Artikel ini merupakan kerjasama antara situs properti Rumah123.com dengan laman berita online Lokadata.id.

Bagikan:
2968 kali