uu perpajakan

Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) resmi disetujui DPR RI untuk menjadi UU Perpajakan. Apa dampaknya untuk kamu?

Persetujuan RUU HPP diambil dan diputuskan dalam rapat paripurna DPR RI ke-7, yang digelar pada Kamis (07/10/2021).

Sebagai informasi, UU perpajakan tersebut terdiri dari 9 bab dan 19 pasal. Hal ini seperti dilansir dari laman Detik.com.

Aturan baru perpajakan itu dibuat sebagai salah satu cara mereformasi sistem perpajakan Indonesia.

Dengan disahkannya UU HPP, sejumlah aturan pajak mengalami perubahan. berikut sejumlah poin yang perlu kamu ketahui.

Fakta UU Perpajakan yang Resmi Disahkan

UU Perpajakan

1. PPN Naik Hingga 12%

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) umum rencananya mulai naik mulai April 2022, yang tadinya 10% menjadi 11%.

Selanjutnya, tarif PPN akan kembali naik menjadi 12% yang akan diberlakukan mulai Januari 2025 mendatang.

2. PPh Badan Tetap 22%

Untuk Tarif PPh Badan pada tahun 2022 depan, akan sama seperti tarif pada tahun 2021 ini yakni sebesar 22%.

Meski telah terbit UU Perpajakan ini, pemerintah batal menurunkan tarif PPh Badan atau perusahaan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) menjadi 20%.

3. Orang Kaya Bakal Kena PPh 35%

Dalam UU Perpajakan baru ini, pemerintah menambah layer baru untuk tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi.

Salah satu ketentuan ini adalah pengenaan tarif PPh sebesar 35% untuk orang dengan penghasilan di atas Rp5 miliar.

Dengan demikian, orang kaya dengan penghasilan di angka tersebut bakal kena PPh 35%. Untuk diketahui, tarif PPh itu naik 5% dibanding yang berlaku saat ini yakni sebesar 30%.

4. Tax Amnesty Jilid II

Dengan aturan baru itu, akan ada pengampunan pajak (tax amnesty) jilid II, yang akan berlaku mulai 1 Januari 2022.

Wajib pajak bisa menyampaikan ke Dirjen Pajak melalui surat pernyataan, harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan sejak 1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015.

5. Adanya Pajak Karbon

Aturan ini juga bakal menerapkan pajak karbon yang tarifnya sebesar Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e).

Hal ini dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup.

Itulah informasi terkait UU Perpajakan yang baru saja disahkan oleh DPR RI. Kamu bisa mengecek apakah kamu akan terkena dampaknya?

Simak juga kabar penghapusan NPWP dan perannya akan digantikan oleh NIK KTP, biar semua taat bayar pajak ya.

Situs properti Rumah123.com selalu menghadirkan artikel dan tips menarik mengenai properti, desain, hukum, hingga gaya hidup.

Saatnya kamu memilih dan mencari properti terbaik untuk tempat tinggal atau investasi properti seperti Fashion Showroom PIK 2.

Bagikan:
305 kali