Rumah subsidi yang dibangun pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rumah rakyat. Foto: Rumah123/Dok. Biro Komunikasi Publik-Kementerian PUPR
 

Program Sejuta Rumah merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui ketersediaan rumah layak huni. Untuk mewujudkan program ini, pemerintah menggandeng stakeholder perumahan, yakni pengembang, pemerintah daerah, dan perbankan.

Angka kekurangan (backlog) perumahan di Indonesia berdasarkan konsep kepemilikan rumah mencapai 11,4 juta unit pada 2015, ditargetkan turun menjadi 6,8 juta unit pada 2019. Demikian keterangan tertulis Biro Komunikasi Publik-Kementerian PUPR, Kamis (13-9-2018), kepada Rumah123.

“Dalam penyediaan rumah, pemerintah telah mencanangkan Program Satu Juta Rumah yang bertujuan mempercepat pembangunan perumahan melalui deregulasi berupa penyederhanaan proses perizinan, pembangunan rumah, dan dukungan pembiayaan kepemilikan rumah bagi MBR," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, dikutip dari sumber yang sama.

Baca juga: 60 Unit Hunian MBR di Pacitan Bantu Backlog Program Sejuta Rumah

Dari target satu juta rumah, yang mampu dipenuhi pemerintah (pusat dan derah) hanya 20%, berupa rumah swadaya, rusun, rusus (rumah khusus), dan bantuan stimulan prasarana sarana utilitas (PSU). Sedangkan 30% dipenuhi oleh pihak swasta dengan subsidi dari pemerintah.

Program subsidi yang sudah berjalan yakni KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga Kredit Perumahan (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Selebihnya diharapkan dipenuhi dari pengembang swasta dengan memanfaatkan kemudahan perizinan dan perubahan regulasi lainnya.

Baca juga: Skema Subsidi Selisih Bunga Komitmen BTN Dukung Program Sejuta Rumah

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, mengatakan, untuk mengejar kebutuhan rumah, salah satu upaya adalah meningkatkan jumlah hunian vertikal terutama di kota-kota besar melalui pembangunan rusun baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta.

“Untuk Rusunawa yang sudah dibangun Kementerian PUPR, salah satunya adalah Rumah Susun Atlet Kemayoran. Yang sedang dalam proses konstruksi adalah Rusunawa Pasar Rumput,” kata Khalawi.

Jumlah rusunawa yang sudah dibangun pada 2015, 220 tower dengan 10.497 unit. Pada 2016 sebanyak 129 tower berkapasitas 7.740 unit. Pada 2017 sebanyak 107 tower dengan jumlah unit sebanyak 13.251. “Total ada 456 tower dengan 31.488 unit satuan rumah susun,” kata Khalawi.

 
Rusunawa yang dibangun pemerintah melalui Kementerian PUPR. Foto: Rumah123/Dok. BIro Komunikasi Publik-Kementerian PUPR
 

Kementerian PUPR menargetkan capaian Program Satu Juta Rumah pada 2018 ini lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Pada 2015, capaian program tersebut yakni 669.770 unit. Pada 2016 sebanyak 805.169 unit, dan pada 2017 sejumlah 904.758 unit. Untuk 2018, per 20 Agustus 2018 sudah mencapai 582.638 unit.

Baca juga: Atasi Backlog Sejuta Rumah, REI Godog 3 Usulan Ini ke Pemerintah

Menurut Khalawi ada sejumlah tantangan dalam menyediakan rumah rakyat:

Pertama, harga tanah.

“Untuk membangun rusun, sulit mendapatkan tanah yang harganya terjangkau di Jakarta. Sebab tanah yang berlokasi di Jakarta sudah dimiliki oleh pengembang swasta. Solusinya yang terus kita kembangkan antara lain Land Bank System serta pendayagunaan aset tanah milik negara,” kata Khalawi.

Kedua, regulasi yang menghambat.

Hal ini coba diatasi pemerintah dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan guna mempermudah dan mempercepat perizinan pembangunan perumahan.

Ketiga, terbatasnya kemampuan pembiayaan pemerintah.

Tantangan yang satu ini perlu dicarikan jalan keluarnya. Antara lain dengan meningkatkan peran swasta untuk ikut membangun rumah, baik rumah subsidi maupun nonsubsidi (rumah komersial).

Bagikan: 544 kali