ppjb

Peraturan Menteri PUPR mengenai sistem PPJB (Perjanjian Pendahuluan Jual Beli) sudah ditetapkan pada 2019 lalu ternyata masih menjadi polemik. 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono telah mengeluarkan peraturan menteri atau Permen. 

Permen PUPR Nomor 11/PRT/M/2029 in mengatur tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB) Rumah. 

Peraturan perundangan ini telah ditetapkan oleh Menteri PUPR pada 12 Juli 2019 lalu, lebih dari satu tahun lalu. 

Untuk informasi, Peraturan Menteri PUPR Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem PPJB Rumah menggantikan peraturan yang lama. 

Yaitu Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 1995 tentang PPJB Rumah dan Nomor 11 Tahun 1994 tentang PPJB Sarusun (satuan rumah susun)

Situs berita online Kompas.com melansir pernyataan founder dan CEO Intiland Development Hendro S. Gondokusumo. 

Hendro juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Bidang Properti.

Baca juga: Mengenal Petok D | Ternyata Bisa Diubah Menjadi SHM Juga Lho

ppjb

Tiga Masalah yang Dihadapi Developer dalam Permen PPJB

Hendro menyatakan ada tiga permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan pengembang terkait Permen PPJB ini. 

Pertama, dalam mendirikan bangunan, pengembang harus mempunyai sertifikat hak atas tanah. 

Kedua, keterbangunan paling sedikit sudah mencapai 20 persen, proyek properti sudah harus dibangun. 

Ketiga, pembeli yang membatalkan pembelian pada saat pemasaran bukan disebabkan oleh kelalaian pengembang.

Maka developer mengembalikan pembayaran yang sudah diterima kepada calon pembeli tersebut. 

Perusahaan pengembang bisa memotong 10% (persen) dari pembayaran yang telah diterima dari konsumen. 

Hendro memberikan usulan terkait izin yang sudah diajukan oleh developer sudah cukup menjadi bukti untuk memulai pembangunan proyek. 

Dia juga menyatakan keterbangunan yang mencapai 20 persen ini diklaim memberatkan bagi perusahaan pengembang.

Bagi developer yang membangun apartemen, perusahaan pengembang mengandalkan pemasukan dari pre-sale

Hendro melanjutkan jika harus menunggu proyek terbangun terlebih dahulu, lantas tidak laku maka proyek ini mangkrak atau tidak bisa dilanjutkan. 

Pembatalan pembelian properti yang dilakukan oleh pembeli, sementara developer hanya berhak memotong 10% dari harga transaksi diklaim sangat memberatkan. 

Developer sudah mengeluarkan uang 100% untuk membangun properti dan sudah selesai, lantas terjadi pembatalan yang merugikan perusahaan. 

Hendro menyatakan kalau hal itu dilaksanakan kalau kebangkrutan perusahaan pengembang dan meminta pemerintah melakukan peninjauan kembali. 

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida memberikan usulan relaksasi mengenai peraturan ini.

Baca juga: Butuh Dokumen Apa Aja Sih untuk Bikin Sertifikat Tanah? 

ppjb

Permen PPJB Memberikan Kepastian Kepada Konsumen 

Kompas.com juga mengutip pernyataan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid.

Khalawi mengatakan bahwa aturan baru ini bisa memberikan kepastian kepada konsumen yang ingin membeli properti. 

“Dengan diundangkannya Permen PUPR tentang PPJB ini dampaknya lebih memberikan kepastian bagi calon pembeli rumah,” ujar Khalawi. 

“Karena Permen PUPR ini mengatur syarat pemasaran, minimal informasi pemasaran dan kewajiban PPJB dalam bentuk notaris yang mana tidak diatur sebelumnya,” lanjutnya. 

Khalawi melanjutkan ada dua hal pokok yang diatur dalam peraturan menteri yang terbaru terkait konsumen. 

Pertama, setiap pembeli yang sudah membayar uang, pertama kali wajib dibuatkan PPJB di hadapan notaris untuk menjaga legalitas hukum perjanjian. 

Kedua, diatur jadwal pembangunan dan sanksi kepada masing-masing pihak bila terjadi pembatalan.

Dampaknya bagi konsumen adalah memastikan keterbangunan rumah atau apartemen dan melindungi hak konsumen dalam transaksi rumah. 

Selama ini, konsumen memang selalu dalam posisi paling lemah apalagi jika terkait pembangunan properti. 

Sejumlah proyek pembangunan rumah atau apartemen seringkali mangkrak, konsumen pun tidak bisa berbuat apa-apa. 

Artikel ini merupakan kerjasama antara situs properti Rumah123.com dengan laman berita Kompas.com.

Baca juga: Urus Sertifikat Tanah Murah, Kok! Kalau Diminta Bayar Mahal, Lapor ke Mana Ya?

Bagikan:
966 kali