kompensasi pln- rumah123.com Suasana Saat Pemadaman Listrik Massal di Bekasi, Jawa Barat. PT PLN Persero Akan Memberikan Kompensasi Terhadap Pelanggan yang Terkena Dampak (Foto: Rumah123/Getty Images)

Dampak dari pemadaman listrik massal yang terjadi beberapa waktu lalu membuat PT PLN (Persero) harus memberikan kompensasi bagi para pelanggan.

Pemadaman listrik massal terjadi pada Ahad (4/8/2019) lalu. Pemadaman ini melanda setidaknya empat provinsi yaitu Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Listrik padam mulai pukul 11.50 WIB (Waktu Indonesia Barat). Listrik kembali menyala di sejumlah wilayah dengan waktu yang bervariasi mulai dari sekitar pukul 18.00 WIB hingga ada yang baru menyala pada dini hari.

Baca juga: Jaringan Listrik Padam, Aktivitas Masyarakat Nyaris Lumpuh

Insiden ini membuat sebagian besar Jakarta gelap gulita kecuali pusat perbelanjaan dan perkantoran. Transportasi massal seperti kereta rel listrik (KRL) Commuter Line dan MRT (Mass Rapid Transit/Moda Raya Terpadu) tidak bisa beroperasi.

Bahkan, sejumlah perjalanan MRT dan Commuter Line berhenti di tengah perjalanan sehingga para penumpang harus dievakuasi. Tidak hanya itu, lampu pengatur lalu lintas juga sempat padam,

Tidak heran kalau kejadian ini diberitakan sejumlah media di luar negeri. Sementara warganet (netizen) berkicau mempertanyakan pemadaman listrik massal ini.

PLN Berikan Kompensasi Kepada Pelanggan yang Terdampak

PT PLN (Perusahaan Listrik Negara) Persero selaku pengelola listrik bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi bagi para pelanggan yang terkena dampak pemadaman massal ini.

Seperti dikutip dari situs berita online CNBC Indonesia.com, kompensasi tersebut berupa potongan tagihan biaya beban atas penggunaan listrik pada Agustus 2019. Jumlah besarannya berbeda untuk pelanggan subsidi dan pelanggan non subsidi.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani menyatakan potongan tarif penggunaan listrik sebesar 20% untuk pelanggan subsidi dan potongan tarif biaya beban untuk non subsidi sebesar 35%.

PLN harus menyiapkan nilai kompensasi mencapai Rp839 miliar untuk pelanggan terdampak yang mencapai 21,9 juta. Besaran kompensasi ini telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Nomor 27 Tahun 2017.

Pelanggan yang terdampak pemadaman listrik massal ini adalah pelanggan industri, bisnis, publik, sosial, layanan khusus, dan layanan khusus traksi.

PLN akan memberikan kompensasi sebesar 35% dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen golongan tarif adjustment. Kompensasi sebesar 20% dari biaya beban untuk konsumen pada golongan tarif yang tidak dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik (non adjustment).

Untuk mereka yang menggunakan prabayar, pengurangan tagihan disetarakan dengan pengurangan tagihan untuk tarif listrik reguler. Kompensasi diberikan ketika pelanggan membeli token berikutnya.

Skema Penghitungan Kompensasi PLN

Situs berita online Detik.com mengutip penyataan Kepala Divisi Niaga PLN Yudi Setyo Wicaksono mengenai perhitungan kompensasi ini. perhitungannya sudah mengacu pada Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) dan Biaya yang Terkait Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero).

Yudi memberikan ilustrasi perhitungan untuk pelanggan 2.200 VA (Volt Ampere). Pelanggan akan mendapatkan kompensasi 35% dikalikan rekening minimum. Yang dimaksud dengan rekening minimum adalah rupiah minimum yang harus dibayar terdiri dari tarif per kWh x 40 jam x kVA terpasang. Nilai 40 jam ini menjadi angka minimum yang menjadi nilai tetap sebagai pengali besaran ganti rugi.

“Gambarannya gini, kalau pelanggan mempunyai 2.200 VA maka kompensasi yang diberikan 2.200 VA dikali 40 jam, kemudian dikalikan 0,35 yang tadi, dikalikan rupiah per kWh taruhlah tegangan rendah Rp 1467,28 per kWh itu dapatnya Rp 45 ribu sekian,” kata Yudi.

Kalkukasi perhitungannya seperti ini: (2.200 / 1.000) x 40 x 0,35 x 1.467,28 = Rp 45.192 (besaran 2.200 VA dibagi 1.000 agar satunya berubah jadi kW).

Yudi menyatakan bahwa hitungan ini berlaku juga pelanggan tarif subsidi. Namun, yang membedakan adalah besaran persentase pengurangan, daya, dan tarif per kWh.

Baca juga: Kualitas Udara Jakarta Ternyata Bisa Membaik Setelah Listrik Padam

Bagikan: 2013 kali