rumah subsidi- rumah123.com Pemerintah Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Memberikan Pelonggaran untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Berupa Uang Muka Atau Down Payment (DP) Sebesar 1 Persen (Foto: Rumah123/Getty Images)

Pemerintah menurunkan uang muka pembelian rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Uang muka hanya sebesar 1 persen saja.

Sejumlah kebijakan untuk mempermudah masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah subsdi terus dikeluarkan. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan pelonggaran syarat uang muka atau down payment (DP).

Sebelumnya, MBR harus mengeluarkan DP sebesar 5 persen untuk membeli rumah subsidi. Saat ini, uang muka hanya sebesar 1 persen.

Baca juga: 2020, Pemerintah Mengalokasikan Anggaran FLPP Rp11 Triliun

Laman berita online CNBCIndonesia.com melansir mengenai keputusan keringanan program KPR (Kredit Pemilikan Rumah) subsidi atau FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) berupa DP 1 persen oleh pemerintah.

Keputusan itu tertuang dengan terbitnya Peraturan Menteri PUPR 13/PRT/M/2019 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Kementerian PUPR mewartakannya melalui akun media sosial Twitter @KemenPU pada Senin (18/11/2019)

Pelonggaran Syarat untuk Mempermudah Masyarakat Membeli Rumah

Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat John Wempi Wetipo menyatakan beberapa ketentuan dilakukan perubahan. Salah satunya adalah persyaratan uang muka yang semula minimal 5 persen menjadi 1 persen.

Kedua, persyaratan lama menabung pada sistem perbankan yang semula minimal 6 bulan berubah menjadi tiga bulan.

Pemerintah juga memberikan kelonggaran sejumlah ketentuan. Adanya kelonggaran perpanjangan masa berlaku Surat Keputusan Penerima Manfaat BP2BT. Waktunya ditambah dari semula 20 hari menjadi 30 hari.

Baca juga: 4 Kali Turun Beruntun, Saat Ini Suku Bunga Acuan Bank Indonesia Jadi 5 Persen

Relaksasi lainnya adalah persyaratan Sertifikasi Laik Fungsi (SLF) sebelum akad kredit. Perubahan ini menjadi surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan rumah dari pengkaji teknis, pengawas konstruksi, atau manajemen konstruksi.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga menerbitkan Keputusan Menteri PUPR 1013/KPTS/M/2019 mengenai Batasan Lebar Kaveling Rumah Sejahtera Tapak yang diperoleh melalui KPR Bersubsidi dan Lebar Kaveling Rumah Tapak Umum yang diperoleh melalui program BP2BT.

Regulasi ini menetapkan relaksasi ketentuan lebar kaveling. Sebelumnya, lebar kaveling minimal enam meter berubah menjadi paling rendah lima meter. Ketentuan ini berlaku untuk site plan yang sudah disetujui oleh pemerintah paling lambat 1 Oktober 2019.

Bank Indonesia Juga Memberikan Relaksasi

Sebelumnya, Bank Indonesia juga memberikan pelonggaran untuk pembelian properti dan kendaraan bermotor. Pada akhir Oktober 2019, bank sentral menaikkan persentase LTV/FTV (loan to value/financing to value).

Konsumen bisa membeli rumah dengan membayar DP hanya 15 persen. Sebelumnya, konsumen harus merogoh dana lebih besar berupa uang muka 20 persen. Bahkan, konsumen bisa membeli rumah dengan DP 5 persen kalau membeli rumah berwawasan lingkungan.

Relakasasi lainnya adalah penurunan suku bunga acuan atau BI 7 Days Reverse Repo Rate atau BI7DRR. Sejak Juli 2019, Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin atau bps setiap bulannya.

Suku bunga acuan turun 25 bps dari Juli hingga Oktober. Suku bunga acuan turun dari 6 persen ke 5 persen. Sayangnya, perbankan memang belum menurunkan suku bunga KPR dan KPA (Kredit Pemilikan Apartemen).

Baca juga: BI: Mayoritas Pembeli Rumah Masih Menggunakan KPR

Bagikan: 995 kali