Ilustrasi rumah subsidi. Foto: Rumah123/Biro Komunikasi Kementerian PUPR
 

Rumah subsidi punya masalah pada kekurangan suplai. Kekurangan rumah subsidi (backlog) saat ini mencapai 11 juta, plus kebutuhan rumah 800.000 setiap tahunnya. Untuk mengatasi backlog ini dalam 5 tahun ke depan, maka paling tidak harus dibangun 3 juta rumah setiap tahunnya. Oleh karena itu, pemerintah harus menggandeng para pengembang agar lebih banyak lagi rumah subsidi yang bisa dibangun.

Demikian pendapat Managing Director SPS Group, Asmat Amin, dikutip dari Kontan.co.id, Senin (1-10-2018). Menurutnya, juga perlu dibangun segmen baru rumah subsidi yang kisaran harganya Rp165 juta-Rp 300 juta. Pasar untuk segmen harga tersebut sangat besar. "Jika segmen tersebut dibuat, maka jumlah suplai akan terus bertambah karena akan semakin banyak pengembang mau bangun rumah murah," kata Asmat.

Asmat mendukung usulan Real Estate Indonesia (REI) tentang perlunya kenaikan harga rumah subsidi 10-20%. Menurutnya, usulan tersebut sudah tepat karena lahan yang semakin terbatas membuat haganya semakin mahal saja. Di sisi lain, biaya kontruksi juga mulai mengalami kenaikan seperti baja.

Baca juga: Rumah Subsidi Tambah Oke, Ada Hibah PSU dari Pemerintah Lho!

"Kenaikan sebesar itu (usulan REI) saya rasa tidak akan mengganggu daya beli masyarakat. Di Karawang saja UMR sudah Rp4 jutaan dan kemampuan mencicil bisa sepertiga dari itu. Biaya yang ditanggung pengembang juga bukan hanya biaya konstruksi dan lahan, tetapi juga harus mengeluarkan biaya untuk infrastruktur penyaluran air, jalan dan lain-lain. Sehingga kenaikan itu sangat penting," kata Asmat dikutip dari sumber yang sama.

Usulan REI tentang kenaikan harga rumah subsidi juga didukung PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk (RBMS). Menurut Direktur Utama RBMS, Richard Wiriahardja, kenaikan harga rumah subsidi tahun depan memang harus lebih tinggi karena tidak akan terjadi inflasi, tapi harga bahan dasar konstruksi bangunan sudah naik karena penguatan dollar dan kenaikan biaya transportasi.

"Seharusnya kenaikan harga minimal 10%. Terkait kemampuan beli masyarakat, saya rasa tidak akan terganggu karena setiap tahun juga selalu ada penyesuaian UMR," kata Richard.

Baca juga: Cari Rumah Subsidi di Karawang? Sampai Tahun Depan Bakal Ada 2.000 Unit

Sekretaris Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dadang Rukmana mengatakan, penyesuaian harga rumah subsidi saat ini masih dibahas di Kementerian PUPR. "Dalam menetapkan harga, akan tetap melibatkan lembaga riset, pelaku usaha, tenaga ahli analisis keuangan dan tenaga ahli kebijakan publik, dan lain-lain," kata Dadang.

Dalam menetapkan harga tersebut, Kementerian PUPR akan memperhitungkan beberapa komponen, yakni biaya lahan dan PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas) lingkungan, biaya prediksi rumah, biaya perizinan, overhead, zonasi wilayah, dan inflasi.

Bagikan: 2300 kali