imb- rumah123.com Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional Berencana Untuk Mengganti IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dengan Standardisasi Bangunan (Foto: Rumah123/Getty Images)

Pemerintah berencana untuk menghilangkan sejumlah perizinan termasuk IMB. Sebagai gantinya, pemerintah menerapkan standardisasi bangunan.

Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR) dan Badan Pertahanan Nasional (BPN) akan memangkas sejumlah perizinan yang dinilai mempersulit industri properti selama ini. Salah satunya adalah Izin Mendirikan Bangunan atau IMB.

Penggunaan IMB banyak disalahgunakan. Kementerian Agraria Tata Ruang ingin mengurangi izin-izin ini dan berupaya meningkatkan pengawasan untuk standar yang sudah ditetapkan.

Baca juga: Suku Bunga Acuan BI Turun Dua Kali, Saatnya Investasi Properti

“Kita akan mengurangi izin, karena selama ini izin itu termasuk izin untuk melanggar. Ada IMB, itu apa? Izin Mendirikan Bangunan. Bangunan dikasih 400 meter, bapak bangun 800 ada yang peduli gak? Jadi IMB itu izin untuk melanggar kan,” ujar Menteri Agraria Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil seperti dikutip oleh media online CNBC Indonesia.com.

Pengurangan jumlah perizinan tentunya memberikan dampak lain. Pemerintah akan memperbanyak pengawas guna menjaga agar mutu bangunan sesuai dengan standar yang sudah diberlakukan.

Sofyan menyatakan perubahan paradigma menjadi hal penting. Izin tidak lagi diperlukan kecuali untuk hal yang sangat terbatas.

Baca juga: Ibu Kota Baru Diumumkan, Developer Langsung Pasarkan Properti di Kalimantan Timur

Hal yang paling penting adalah standar. Dia mempersilahkan masyarakat membangun gendung, namun jika tidak memenuhi standar, pemerintah bisa membongkarnya.

Dia berharap pengusaha properti tidak perlu lagi mengajukan IMB, tetapi cukup memenuji standar pendirian bangunan yang sudah ditetapkan.

IMB Dihilangkan Untuk Menarik Investasi

Rencana penggantian IMB menjadi standardisasi ini menjadi bagian dari rencana pemerintah dalam menyiapkan payung hukum investasi omnibus law. Sekedar informasi, omnibus law ini akan merevisi 74 Undang-Undang.

Pemerintah memang sedang menyusun kebijakan omnibus law. Kebijakan ini dilakukan guna menyederhanakan proses izin investasi yang dinilai berbelit.

Selama ini, ada sejumlah peraturan perundangan yang saling tumpah tindih. Hal ini bisa menghambat investasi yang masuk ke Indonesia.

Baca juga: BI Kembali Turunkan Suku Bunga Acuan, Bakal Berdampak Positif ke Properti?

Menteri Agraria Tata Ruang menyatakan proses perizinan di Indonesia terlalu banyak sehingga investor tidak melirik Indonesia. Kalau proses perizinan investasi tergolong rumit dan panjang, maka investor bisa mengalami kerugian.

Sofyan memberikan ilustrasi jika investor sudah meminjam dana, tetapi izin tidak keluar setelah satu tahun, tentunya investor akan rugi. Untuk itu, sistem perizinan akan diubah menjadi sistem standar.

Sektor Properti Sedang Melambat

Situs berita online Beritagar.id mengutip data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) bahwa realisasi penanaman modal asing (PMA) turun sebesar 8,8 persen. Pada 2017, jumlah PMA mencapai Rp430,5 triliun, namun jumlahnya menurun menjadi Rp392,7 triliun pada 2018.

Penurunan jumlah penanaman modal asing ini terjadi pada sektor properti. Penurunan terkait lantaran peraturan pemerintah terhadap pemodal asing.

Sekretaris Jenderal DPP Real Estate Indonesia (REI) Totok Lusida menyatakan peraturan yang saling bertabrakan menjadikan investor asing ragu untuk berinvestasi di Indonesia. Kepemilikan properti asing sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA).

UUPA ini direvisi lantaran tumpeng tindih dan tidak ramah investasi. Kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2015, PP No 29 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 23 Tahun 2016.

Baca juga: Tips Investasi: Kehadiran LRT Berefek Pada Kenaikan Harga Properti

Bagikan: 959 kali