Pembiayaan FLPP Masih Mengakar di Kementerian Ini

Serah terima jabatan kementerian PU dan perumahan rakyat

 

 

Kabinet Kerja yang telah diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) minggu lalu, sektor properti jadi sorotan bagi pelaku bisnis itu. Pasalnya, kinerja kementrian sebelumnya menyisakan beban berat di sektor tersebut. Mampukah kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat memangku beban itu?

 

Salah satu masalah paling mengakar adalah penyediaan rumah serta pembiayaannya terhadap rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Di sisi lain, infrastruktur juga jadi isu penting dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni.

 

“Tugas penting dan harus ditingkatkan adalah sektor pembiayaan, terutama pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP),” ucap Eddy Hussy, Ketua Umum REI.

 

Soal pembiayaan perumahan rakyat, Eddy berharap, Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) nantinya menjadi alternatif pembiayaan perumahan. “Kami rasa perlu ada koordinasi antara kementerian PU dan perumahan rakyat, termasuk para pelaku sektor itu,” terangkannya.

 

“Kami juga menyarankan soal NJOP yang perlu disesuaikan. Hal itu, tentunya untuk mengurangi selisih pasokan dan permintaan (backlog) rumah yang kini mencapai 15 juta unit. Hal lainnya adalah soal mahalnya harga tanah yang kian tak terkendali,” paparkan Eddy.

 

Dedy Mulyadi
Foto : Dedy Mulyadi