Ilustrasi Foto: Rumah123/Getty
 

Perizinan merupakan bagian penting yang kamu mesti periksa kalau membeli hunian. Kalau perizinan sudah dikantongi oleh si pengembang, barulah kamu bisa memeriksa bagian lain semisal konsep atau konstruksi bangunan.

Meski kamu bukan pengembang yang dipusingkan oleh soal perizinan, tapi ada baiknya kalau kamu juga tahu bagaimana perjalanan sebuah perizinan properti. Emang iya sih, untuk mengembangkan sebuah kawasan menjadi permukiman atau hunian bukan perkara gampang. Ada setumpuk perizinan yang harus diurus sebelum pengembang dapat memulai pekerjaan konstruksi.

Analis Hukum Pertanahan dan Properti, Eddy Leks, menjelaskan secara sederhana pengembangan sebuah kawasan, mulai dari pembelian atau pengadaan tanah, konstruksi, hingga pengelolaan properti, seperti dikutip Kompas.com, Senin (22-10-2018):

Baca juga: Harga Tanah Serang-Panimbang Melonjak, Pertanda Kamu Harus Beli Hunian Sekarang!

Ke-1. Pengembang harus memastikan bahwa kawasan yang akan dikembangkannya itu memang diperuntukkan sebagai kawasan permukiman yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Ke-2. Bila belum termasuk, maka dapat mengusulkan perubahan RTRW ke Pemerintah Daerah (Pemda) untuk kemudian dibahas bersama dengan DPRD.

Ke-3. Setelah berubah, pengembang dapat mengajukan proposal untuk memperoleh izin lokasi ke pemerintah kabupaten/kota. Nantinya, pemkab/pemkot akan meminta rekomendasi kepada pemerintah provinsi (pemprov).

Rekomendasi pemprov akan menjadi dasar bagi pemkab/pemkot dalam menerbitkan izin lokasi. Baru setelah itu pengembang memulai proses pembebasan lahan dari warga.

Baca juga; Mau Lebih Gampang Ngurus Izin Gedung, Coba Pake Aplikasi Ini!

Ke-4. Kalau proses pembebasan tanah sudah tuntas, maka pengembang dapat mengajukan permohonan hak atas tanah, pada proses ini pengembang akan memperoleh hak atas tanah induk, yakni Hak Guna Bangunan (HGB) induk.

Ke-5. Tahap Pra-Konstruksi. Dalam tahapan ini, ada sejumlah izin yang juga harus diajukan pengembang:

Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT)

Rencana Induk Tapak atau master plan

Keterangan Rencana Kota (KRK)

Rencana Tapak atau site plan

Baca juga: Ssssstttt.. Aturan Perizinan Perumahan Dipermudah, Lho!

Ke-6. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal)

Ke-7. Analisa Dampak Lalu Lintas (Amdalalin)

Ke-8. Izin Lingkungan

Ke-9. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk melaksanakan pembangunan.

Ke-10. Izin-izin yang lainnya.

Untuk apartemen karena masuk kategori rumah susun dan tunduk pada Undang-Undang tentang Rusun, ada syarat perentilan yang perlu disahkan oleh Pemda selain dari izin-izin yang telah disebutkan sebelumnya.

Bagikan: 554 kali