nama perumahan- rumah123.com Presiden Joko Widodo Telah Menandatangani Peraturan Presiden yang Mewajibkan Nama Gedung Perkantoran, Apartemen, Hingga Perumahan Menggunakan Bahasa Indonesia (Foto: Rumah123/Getty Images)

Nama bangunan seperti apartemen, perkantoran, perhotelan, hingga perumahan wajib memakai bahasa Indonesia. Hal ini diatur dalam peraturan presiden.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) nomor 63 Tahun 2019 pada 30 September 2019 lalu.

Laman berita online Detik.com melansir bahwa peraturan presiden ini mengatur mengenai Penggunaan Bahasa Indonesia. Ada kewajiban penamaan banyak hal yang memakai bahasa Indonesia.

Baca juga: Destinasi Wisata Apa yang Ada di Ibu Kota Baru Indonesia?

Nama bangunan, sarana transportasi, infrastruktur, perumahan, hingga jalan wajib menggunakan bahasa Indonesia. Aturan tersebut termuat dalam pasal 33.

Peraturan presiden ini mencabut peraturan yang sama, Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Perpres no 16 Tahun 2010 mengatur tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya.

Baca juga: Mengintip Peluang Bisnis Sewa Hunian di Ibu Kota Baru

Sebenarnya, Perpres nomor 63 tahun 2019 ini merupakan peraturan lebih lanjut dari Undang-Undang (UU) nomor 24 Tahun 2009. UU ini mengatur tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan.

Dalam UU tersebut, juga ada aturan mengenai bahasa Indonesia yang wajib dipakai untuk nama bangunan hingga jalan. Namun, UU ini belum memiliki rincian.

Pasal 33 Perpres Nomor 63 Tahun 2019 Mengatur Penamaan Bangunan dan Lainnya

Situs berita online Okezone.com menyitir bagian kedua belas dari peraturan presiden ini mengatur mengenai geografi, bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

Pasal 33 itu memiliki sejumlah lima ayat. Bunyi pasal 33 ayat pertama yaitu bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama bangunan atau gedung, apartemen atau permukiman, perkantoran, dan kompleks perdagangan yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

Pasal dua berbunyi bangunan atau gedung, apartemen atau permukiman, perkantoran, dan kompleks perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perhotelan, penginapan, bandar udara, pelabuhan, terminal, stasiun, pabrik, menara, monument, waduk, bendungan, bendung, terowongan, tempat usaha, tempat pertemuan umum, tempat hiburan, tempat pertunjukan, kompleks olahraga, stadion olahraga, rumah sakit, perumahan, rumah susun, kompleks permakaman, dan/atau bangunan atau gedung lain.

Baca juga: Ibu Kota Baru Diumumkan, Developer Langsung Pasarkan Properti di Kalimantan Timur

Untuk pasal 3 bunyinya adalah dalam hal bangunan atau gedung, apartemen atau permukiman, perkantoran, dan kompleks perdagangan memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan maka nama geografi dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing.

Pasal 4 berbunyi penggunaan bahasa daerah atau bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis dengan menggunakan aksara latin.

Dan terakhir pasal 5 berbunyi penggunaan bahasa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disertai dengan aksara daerah.

Baca juga: Berapa Sih Harga Tanah di Ibu Kota Baru, Kutai Kartanegara?

Selama ini sederetan pusat perbelanjaan, perkantoran, apartemen, perumahan, dan lainnya menggunakan asing. Bahkan, petunjuk arah pun banyak menggunakan bahasa asing. Tentunya ditunggu apakah perusahaan pengembang akan memberikan nama proyek properti dengan nama asing atau mengubahnya ke bahasa Indonesia.

Bagikan: 1521 kali