Mengingat Simpang Susun Semanggi, Infrastruktur Warisan Ahok yang Diresmikan Jokowi. Dibangun Tanpa APBD!

Simpang Susun Semanggi disebut-sebut sebagai infrastruktur warisan Ahok yang monumental dan dibangun tanpa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Hingga kini, infrastruktur tersebut masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya yang berada di DKI Jakarta dan sekitarnya.

Pembangunan Simpang Susun Semanggi konon menghabiskan biaya sekira Rp360 miliar.

Proyek tersebut menjadi yang pertama di Indonesia dengan bentang terpanjang di atas jalan tol dalam Kota Jakarta secara full precast melengkung (hiperbolik).

Sebagai informasi, infrastruktur ini merupakan Jalan Layang Non-Tol (JLNT) yang memiliki panjang sampai dengan 1.622 meter dengan desain unik dan megah.

“Kalau menurut saya ini karya yang cukup monumental baik dari sisi teknis konstruksi, percepatan, termasuk juga dengan pembiayaan dan pencahayaan,” kata eks Wakil Gubernur DKI Jakarta pada era Ahok, Djarot Saiful Hidayat.

“Jadi faktornya itu monumental,” lanjut Djarot kala meninjau bangunan tersebut pada tahun 2017 silam seperti diwartakan liputan6.com.

Simpang Susun Semanggi Dibangun Tanpa APBD

Proyek Simpang Susun Semanggi digagas oleh Ahok dan pembangunannya tidak menggunakan APBD.

Pasalnya, biaya yang diperoleh menggunakan dana Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dari PT. Mitra Panca Persada, anak perusahaan asal Jepang, Mori Buildeing Company dengan nilai sekitar Rp360 miliar.

“Ini sejarah sipil pertama di Indonesia yang memasang precast membentang sepanjang 80 meter di atas Semanggi,” kata Ahok seperti dikutip Tribunnews.com.

“Jadi, ini pertama kali sejarah Semanggi kita konstruksi sipil begitu luar biasa,” tambahnya.

Koefisien Lantai Bangunan sendiri adalah instrumen penataan ruang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Menurut Undang-Undang ini, pengembang hanya bisa membangun dengan luas dan tinggi bangunan sesuai ketentuan yang tertuang dalam izin yang telah diberikan.

Seandainya ada kelebihan luas bangunan, maka pengembang wajib membayar kompensasi atau semacam denda.

Dengan cara inilah Pemprov DKI ketika itu bisa mendorong para pengembang lebih tertib membangun sesuai izin yang diberikan.

Diresmikan Jokowi, Diteruskan Djarot

Menurut berbagai sumber, Simpang Susun Semanggi mulai dibangun sejak 2016 dan selesai setahun setelahnya.

Ketika itu, Ahok menjadi sosok penggagas yang lantas pembangunannya diteruskan oleh Djarot.

Di masa itu, Ahok divonis 2 tahun penjara karena dianggap terbukti melakukan penodaan agama sehingga proyek ini diteruskan oleh Djarot selaku Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI.

Lalu, pada 17 Agustus 2017, Presiden Jokowi meresmikan Simpang Susun Semanggi dan memuji pembangunan Pemerintah Provinsi DKI.

“Saya sangat menghargai kecepatan pembangunan Simpang Susun Semanggi, yang cepat sekali, satu tahun. Sangat menghargai kerja Gubernur sekarang (Djarot) maupun Gubernur sebelumnya (Ahok),” ucap Jokowi dalam peresmiannya.

***

Semoga artikelnya bermanfaat, ya.

Baca ulasan menarik lainnya hanya di artikel.rumah123.com.

Kunjungi rumah123.com jika kamu sedang mencari hunian idaman, salah satunya seperti Sutera Winona.

Dapatkan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan properti karena kami selalu #AdaBuatKamu.