Buat sebagian orang yang bekerja di dunia properti dan pembangunan pasti sudah mengenal IPPT (Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah).

Hal ini sangat penting karena menjadi salah satu syarat membangun sebuah proyek serta kegiatan usaha sebuah perusahaan.

Meskipun namanya tidak sepopuler perizinan lainnya seperti IMB (Izin Mendirikan Bangunan), namun kamu harus tetap membuat Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah sebagai prosedur yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Langsung aja yuk kita simak ulasan singkat mengenai IPPT mulai dari pengertian hingga prosedur pembuatannya berikut ini.

Apa itu IPPT?

IPPT 1 (Magicbricks)

IPPT atau Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah adalah izin yang diberikan kepada sebuah perusahaan, instansi, atau badan usaha atas penggunaan tanah dalam rangka izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Izin ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan.

Umumnya, masa berlaku IPPT selama 6 bulan jika tidak dilanjutkan dengan permohonan perizinan pembangunan lainnya yakni pengesahan rencana tapak dan IMB.

Jika sudah disetujui, nantinya Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah akan berupa SK Kepala  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Tujuan dibuatnya IPPT

IPPT 2 (Hiscox)

Perizinan Penggunaan Pemanfaatan Tanah memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Berikut ini adalah daftarnya:

1. Memudahkan pemerintah setempat untuk mengelola tata ruang kota

2. Memberikan kepastian administrasi kepada pihak perusahaan atau instansi lainnya

3. Sebagai tanda bukti perizinan yang sah dan legal bagi pemohon

4. Meminimalisir terjadinya sengketa lahan.

Dasar hukum IPPT

IPPT 3 (Pixabay)

1. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

3. Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di bidang Pertanahan.

4. Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala BPN no 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi, dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

Syarat pengajuan IPPT

IPPT 4 (Pixabay)

Berikut ini adalah beberapa berkas serta dokumen syarat pengajuan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah.

1. Surat permohonan.

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku.

3. Fotokopi surat kepemilikan tanah/sertifikat tanah/akta jual beli tanah dari notaris/ surat perjanjian jual beli /bukti hak atas tanah.

4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB tahun terakhir.

5. Surat pernyataan pemilik tanah dan / surat pernyataan sewa menyewa jika lokasi usaha bukan merupakan milik dari pemohon.

6. Surat keterangan tanah tidak dalam sengketa yang diketahui oleh pejabat setempat

7. Proposal yang dilampiri dengan gambar rencana pembangunan dan telah disahkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang.

8. Melampirkan izin lokasi apabila tanah yang dimohonkan lebih dari 1 hektar.

9. Fotokopi keanggotaan REI (bagi izin pembangunan perumahan)

10. Fotokopi advice planning.

Cara mengajukan dan prosedur pengajuan IPPT

IPPT 5 (Pixabay)

Melansir website DPMPTSP kota CIlegon, berikut ini adalah cara mengajukan serta prosedur pengajuan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah yang baik dan benar.

1. Mengajukan permohonan pendaftaran secara daring melalui website atau datang ke kantor DPMPTSP jika membutuhkan bantuan pendaftaran secara online.

2. Melengkapi dokumen dan berkas yang dibutuhkan.

3. Petugas DPMPTSP setempat akan melakukan verifikasi dan memvalidasi berkas perizinan yang masuk.

4. Petugas akan melakukan survei lapangan untuk menetapkan status permohonan izin.

5. Pihak petugas akan memberikan catatan pada draft pengajuan jika diperlukan dan wajib dilengkapi oleh pihak pemohon.

6. Kepala Dinas terkait memvalidasi Draft SK.

7. Staff Subag Umum (Sekretariat) mencetak SK Izin dan melakukan proses stempel dan embos terhadap surat keputusan perizinan yang telah ditandatangani Kepala Dinas.

8. Petugas memberikan surat keputusan perizinan kepada pemohon dan meminta tanda bukti pendaftaran untuk di arsipkan.

9. Pemohon menerima tanda bukti pendaftaran IPPT.

Nah, itulah informasi singkat mengenai IPPT yang perlu kamu ketahui.

Jika kamu sedang mencari rumah, apartemen, tanah atau yang lainnya di marketplace properti terpercaya dan aman, bisa mengunjungi laman Rumah123.com untuk mendapatkan penawaran terbaik.

Bagikan:
405 kali

Redaksi Rumah123.com

Alamat

Level 37 [email protected]
Jl. Casablanca Kav.88
Jakarta Selatan
Jakarta 12870
Indonesia