kereta-cepat-jakarta-bandung1 BUMN.INFO

Presiden Jokowi memutuskan untuk menganggarkan dana dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang telah dimulai semenjak tahun 2016 lalu.

Melansir CNN Indonesia, kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 mengenai Perubahan Atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

"Pendanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dapat berupa pembiayaan dari APBN dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan proyek strategis nasional dengan memperhatikan kapasitas dan kesinambungan fiskal," bunyi Pasal 4 ayat 2, dikutip Sabtu (9/10).

Kebijakan berbeda dari aturan lama yaitu Perpres 107 Tahun 2015 pasal 4, yang berbunyi:

"(2) Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta tidak mendapatkan jaminan Pemerintah."

Luhut ditunjuk sebagai pimpinan komite kereta cepat Jakarta-Bandung

Proyek kereta cepat jakarta bandung (Detikcom)

Bukan cuma melakukan perubahan dalam proses pendanaan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Presiden Jokowi juga menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai pimpinan Komite Kereta Cepat Antara Jakarta-Bandung.

Sebelumnya, Luhut juga sempat ditunjuk oleh Jokowi sebagai Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat Jawa-Bali.

Biaya kereta cepat Jakarta-Bandung membengkak

Proyek kereta cepat jakarta bandung 1 (KCIC)

Beberapa waktu yang lalu, Direktur Keuangan dan  Manajemen Risiko Kereta Api Indonesia yakni Salusra Wijaya mengatakan kebutuhan investasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membengkak dari US$6,07 miliar atau setara Rp86,6 triliun menjadi US$8 miliar atau setara Rp114,2 triliun.

Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor.

Salah satunya karena adanya efisiensi seperti memangkas biaya, pembangunan stasiun dan lainnya.

Selain itu, biaya yang membengkak tersebut terjadi karena Indonesia belum menyetor modal awal senilai Rp4,3 triliun.

Padahal, setoran itu seharusnya sudah diberikan sejak Desember 2020.

Nominal tersebut belum termasuk estimasi tanggung jawab sponsor dalam membiayai pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar Rp4,1 triliun.

Untuk itu, KAI mengajukan penundaan setoran menjadi Mei 2021.

Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan dari konsorsium kontraktor High Speed Railway Contractors Consortium (HSRCC), baik terkait penundaan setoran maupun permintaan restrukturisasi kredit proyek.

Nah, itulah sedikit informasi terbaru mengenai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Menurut kamu, perlukan proyek tersebut menggunakan APBN?

Jika kamu sedang mencari rumah, apartemen, tanah atau yang lainnya di marketplace properti tepercaya dan aman, bisa mengunjungi laman Rumah123.com untuk mendapatkan penawaran terbaik.

Dan jangan sampai ketinggalan untuk mendapatkan berita dan tips terbaru mengenai dunia properti dalam negeri serta mancanegara di artikel Rumah123.com.

Bagikan:
394 kali