ppkm darurat Sumber: Jawapos

PPKM darurat kini menjadi pembahasan yang sangat penting, terlebih lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia tergolong sangat signifikan.

Untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan sangat cepat, Pemerintah akan berencana melakukan penarikan rem darurat dengan program PPKM yang diperketat.

Adapun, kajian PPKM darurat saat ini sedang difinalisasi sebagai kebijakan penting untuk mempercepat pemulihan ekonomi di Indonesia.

Meski kasus COVID-19 melonjak tajam, pertimbangan tersebut juga dibandingkan dengan rencana lockdown yang diinginkan oleh warganet.

Bagaimanakah perbandingan efektivitas antara lockdown dan PPKM darurat dalam memutus rantai penyebaran COVID-19? 

Menurut Managing Director Political Economy & Politic Studies (PEPS), Anthony Budiawan justru menilai lockdown adalah langkah paling cepat memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia.

“Jadi untuk mengisolir permasalahan ini harus memutus mata rantai penularan, mau tidak mau harus lockdown. Supaya turunnya cepat sekali. Kalau tidak, PSBB aja kurang apalagi PPKM darurat ini, pasti jauh efektivitasnya,” ungkapnya (30/06/2021).

Ia menambahkan jika penerapan PSBB di awal masa pandemi tidak terlalu efektif. Padahal, waktu itu kasus COVID-19 belum terlalu tinggi. 

Saat ini, dengan PPKM mikro justru orang yang terinfeksi semakin banyak.

Memang, yang menjadi pertanyaan adalah alasan pemerintah tidak melakukan lockdown. Dia bilang, jika harus lockdown maka pemerintah harus membiayai masyarakatnya.

Ia sendiri yakin pemerintah mampu membiayai karena lockdown tidak dilakukan di seluruh Indonesia. 

“Kenapa tidak dilakukan, saya rasa lockdown karantina wilayah memiliki konsekuensi undang-undang harus membayar, harus membiayai masyarakat yang terkena lockdown.

Saya rasa itu tidak seberapa karena yang di-lockdown beberapa kota besar yang zona merah. Tidak semua se-Indonesia kan,” ujarnya.

“Lockdown diperlukan dan harus dibantu pemerintah kalau tidak dibantu kehidupannya, bagi yang tidak mempunyai penghasilan dia tidak bisa makan otomatis akan berontak.

Kalau di luar negeri ada kemampuan lockdown dan dibiayai. Tapi masalahnya adalah pemerintah mampu membiayai tapi tidak mau. Ini menjadi masalah takut ekonomi turun,” terangnya.

Sementara, Ekonom Centre of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy menilai pemerintah punya alasan untuk tidak melakukan lockdown dan tetap menerapkan PPKM darurat.

Dia bilang, pemerintah ingin tetap konsisten untuk tidak melakukan lockdown.

“Tapi kalau kita lihat sekilas dari cara yang dilakukan dalam proses PPKM darurat nanti memang ini mirip-mirip dengan PSBB di tahun lalu. Artinya, aktivitas masyarakat yang tidak begitu esensial sepenuhnya akan dibatasi” ujarnya.

Ia mengatakan jika proses paling utama dalam penerapan PPKM darurat adalah proses implementasinya. 

Sebab, PPKM mikro sendiri pengawasannya tidak maksimal dan cenderung abai terhadap protokol kesehatan.

“Nah, sekarang bagaimana memastikan bahwa PPKM darurat betul-betul dijalankan di lapangan. 

Maksudnya, kan kalau kita lihat dari kasus PPKM mikro memang pengawasannya kita harus akui di beberapa titik begitu optimal akhirnya itu juga yang mendorong kenaikan kasus, khususnya setelah lebaran,” ujarnya.  

Demikian beberapa hal yang perlu kamu ketahui mengenai perbandingan PPKM darurat dan penerapan lockdown di zona merah COVID-19.

Temukan beberapa referensi menarik seputar properti, selengkapnya di Rumah123. 

"Berencana cari properti idaman? Kamu bisa cek The Valley of Esma Bandung selengkapnya."

Bagikan:
335 kali