Kontribusi BPHTB untuk PAD Capai Rp4,4 Triliun
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ferry Mursyidan Baldan, mengungkapkan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) memberikan kontribusi cukup besar untuk pendapatan asli daerah (PAD). Jika dikalkulasi secara nasional, jumlahnya mencapai Rp4,4 triliun.
Menurut Ferry, peningkatan BPHTB tidak terlepas dari sejumlah program dan terobosan untuk memberikan akses pelayanan kepada masyarakat guna mempermudah mengurus masalah pertanahan.
Ketika Kementerian ATR/BPN tidak melakukan pembenahan pelayanan yang memudahkan, maka secara tidak langsung juga akan menghambat pemasukan daerah.
Baca juga: Pemerintah Turunkan Tarif BPHTB
’’Ketika kami melakukan pembenahan pelayanan yang mudah, murah, dan cepat, itu sudah menghasilkan, salah satunya kenaikan BPHTB,’’ ujar Ferry dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip dari Kompas.
Lebih lanjut ia menerangan, BPN saat ini telah memiliki sistem untuk melihat secara berkala terkait dengan BPHTB dari semua daerah. Ketika transaksinya rendah, bisa dipastikan bahwa di daerah tersebut ada masalah.
’’Bisa jadi di daerah tersebut tidak ada pendekatan dan pemudahan pelayanan untuk mengurus BHTPB,’’ ucapnya.
Perlu diketahui, Kementerian ATR/BPN telah membuat sejumlah terobosan program guna mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan pertanahan. Salah satunya adalah layanan Sabtu-Minggu, layanan saat car free day, hingga delivery service.
Baca juga: BPHTB Tetap Berlaku bagi Rumah MBR di Pontianak
’’Itu semua pada dasarnya merupakan formula proaktif BPN untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat seluruh Indonesia,’’ ujar Ferry menambahkan.
Lebih lanjut, Ferry mengatakan bahwa pihaknya tengah membangun layanan pertanahan yang terintegrasi. Dengan demikian, masyarakat akan semakin termudahkan dalam mengurus dan berkonsultasi terkait masalah pertanahan di banyak daerah.
’’Untuk saat ini, baru sejumlah provinsi atau daerah yang menerapkan layanan terintegrasi tersebut,’’ kata Ferry.