Komisi II DPR Bahas Sertifikasi Lahan 5 Juta Hektar Per Tahun

Ilustrasi lahan. Foto: Rumah123/iStock

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI, di Gedung Nusantara I, Senin (19/9), antara lain membahas program Presiden Joko Widodo kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk mensertifikasi lahan 5 juta hektar per tahun

Sebagai pengawas kinerja pemerintah, lembaga wakil rakyat ini ingin mengetahui proses tersebut. Sebab, terkait pembahasan lahan warga Ancol dan PT Pelindo.

Anggota Komisi II DPR RI dari Partai Hanura, Rufinus Hutauruk, menyatakan dukungannya untuk sertifikasi 5 juta hektar.

Baca juga: DPR Dukung Sertifikasi Lahan 5 Juta Hektar

“Kami dukung 5 juta hektar sertifikasi sepanjang proses itu sesuai. Jangan ujuk-ujuk pas sudah ada yang menyoalkan lahan, baru dikerjakan (konflik lahan Ancol),” katanya.

Dia menambahkan, banyak proses sertifikasi selama ini tidak sesuai harapan. Sehingga, banyak keluhan mengatasnamakan warga di DPR RI ini.

“Prosesnya banyak tumpang tindih. Rata-rata keluhan warga soal itu. Seharusnya Kemen ATR dan BPN melakukan proses audit. Ini kasus Ancol malah dilakukan audit dari titik berbeda,” ujarnya. (Wit)