Ilustrasi. Foto: Rumah123/iStock

Rudi (32) cukup kecewa ketika permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)-nya ditolak bank. Padahal, dia nunggu-nunggu panggilan akad kredit sudah beberapa hari. Usut punya usut, ternyata dia kena BI Checking!

Artinya, dia urung punya rumah dengan cara KPR. Kenapa bisa kena BI Checking? Ternyata Rudi masih punya cicilan kredit motor sebesar Rp1,5 juta per bulan. Dengan gaji pokok Rp3,6 juta, maka kalau ditambah cicilan KPR akan melanggar ketentuan beban utang cicilan yang harus sepertiga dari gaji itu.

Baca juga: Yang Perlu Diketahui Soal BI Checking

Mungkin kamu mengalami hal serupa dengan Rudi? Kalau ya, solusinya mungkin kamu harus melunasi cicilan motor itu dulu. Dananya bisa dari bekerja lembur atau mencari penghasilan tambahan. Bisa juga dengan menambahkan penghasilan istri, sehingga menjadi penghasilan keluarga atau pendapatan gabungan (joint income).

Kalau semua itu tak juga bisa dilakukan, mungkin kamu perlu upaya pendekatan dengan pihak bank untuk memberikan keringanan. Hal ini pula yang disarankan oleh Managing Director PT Sri Pertiwi Sejati (SPS Group) Asmat Amin yang mengembangkan ribuan rumah subsidi. Dia berharap pemerintah melonggarkan syarat lolos BI Checking tersebut.

Baca juga: Sudah Cek Status BI Checking-Mu?

"Di beberapa lokasi yang kami buka, misalnya 1000 unit, yang ditolak (karena BI Checking) bisa 500 unit atau setengahnya," ujar Asmat seperti dikutip Kompas.com, Rabu (7/6).

Menurutnya, syarat BI checking itu menjadi kendala karena masyarakat belum terlalu memahami aturan tersebut. Pada banyak kasus, masyarakat memang banyak tunggakan pinjamannya di bank.

"Padahal yang bisa feasible untuk mengakses perumahan di bank adalah sepertiga gaji. Tapi, karena itu sudah terpakai pembelian motor, sehingga tidak feasible lagi," kata Asmat lagi.

Baca juga: Ini Syarat Ajukan KPR BTN Mikro, Siaaap?

Asmat berharap khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) diberi kelonggaran. “Karena mumpung momentumnya pengembang mau bangun dan MBR mampu mencicil," kata Asmat.

Ia tahu bahwa selama ini syarat BI checking berlaku untuk semua segmentasi masyarakat, dari kalangan bawah, menengah, maupun atas yang ingin mengajukan KPR. Namun, khusus MBR, Asmat menginginkan ada pengecualian dari pemerintah. Hal ini agar semua kalangan masyarakat bisa lebih mudah mempunyai rumah.

 
Bagikan: 3875 kali