Hari Senin, 22 April 2019 lalu, masyarakat DKI Jakarta dibuat heboh oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, setelah ia memutuskan untuk menerapkan kembali kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi rumah dan rusun dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah 1 miliar. Seperti apa kronologisnya?

Awalnya, Ahok yang menghapuskan pengenaan PBB bagi rumah dan rusun di bawah 1 miliar

pbb - rumah123.com

Pada tahun 2015, saat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang pada waktu itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta memutuskan untuk menghapuskan kebijakan pengenaan PBB bagi rumah dan rusun yang NJOP-nya di bawah Rp 1 miliar. Kebijakan yang tertuang pada Pergub Nomor 259 Tahun 2015 ini pun tersebut mulai efektif sejak tahun 2016.

Ahok mengatakan bahwa kebijakan tersebut dihapuskan karena masih banyak warga Jakarta yang hidup di bawah garis kemiskinan. Terlebih lagi jika menggunakan ukuran Kebutuhan Hidup Cukup (KHC). Penghapusan PBB kepada masyarakat merupakan bagian untuk mendorong geliat ekonomi yang kini mulai lesu.

Baca juga: Gimana Nih Kalo Terlambat Bayar PBB

Anies Baswedan kembali menarik PBB untuk rumah dan rusun di bawah Rp 1 miliar

pbb - rumah123.com

Setelah kebijakan tersebut berjalan selama 3 tahun, Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta periode ini kembali memberlakukan kebijakan pembayaran PBB untuk rumah dan rusun di bawah Rp 1 miliar.

Ia merevisi Pergub Nomor 259 Tahun 2015 dan menggantinya dengan Pergub Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pembebasan PBB-PP. Dalam Pergub tersebut, tertulis bahwa pembebasan PBB hanya akan berlaku hingga 31 Desember 2019. Setelah itu, pembayaran PBB menjadi wajib untuk dilakukan.

Keputusan tersebut dibuat karena merujuk pada keadilan terhadap seluruh warga Ibu Kota. Sebab, banyak rumah tinggal yang nilainya kurang dari Rp 1 miliar justru berubah menjadi tempat komersial, seperti rumah indekos atau kontrakan. Karena inilah kebijakan pembayaran PBB baru diberlakukan tahun depan, karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mengevaluasi nilai pajak dari permukiman dan gedung di wilayah Ibu Kota terlebih dahulu.

Baca juga: Begini Cara Bayar PBB lewat ATM

Ada tiga golongan yang tetap dibebaskan dari kewajiban bayar PBB

Kebijakan penghapusan PBB ini pun tidak semata-mata dihapus oleh Anies Baswedan. Ada tiga golongan yang tetap dibebaskan dari kewajiban bayar PBB. Berikut kategorinya:

1. Veteran

Golongan pertama yang mendapatkan pembebasan PBB adalah para veteran pejuang kemerdekaan, dan penerima bintang jasa dari Presiden. Anak hingga cucu para veteran juga akan menerima keringanan yan sama. Namun dengan catatan, rumah tinggal tidak berubah fungsi menjadi tempat usaha

2. Pensiunan

Golongan masyarakat kedua yang dibebaskan atas PBB DKI Jakarta adalah purnawirawan TNI, Polri serta PNS. Mereka dianggap layak untuk dibebaskan dari PBB karena telah menghabiskan sebagian waktu hidupnya untuk melayani bangsa dan negara.

3. Guru

Kategori ketiga masyarakat yang dibebaskan PBB adalah para guru dan dosen. Sebab menurutnya, para guru layak diberikan penghapusan PBB atas jasa dan pengabdian mereka. Tidak hanya guru dan dosen aktif, para pensiunan guru dan dosen juga akan mendapatkan hak yang sama.

Temukan berita properti selengkapnya di Rumah123.com!

Bagikan: 2263 kali