jalan berbayar- rumah123.com Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Berencana Untuk Menerapkan Skema Jalan Berbayar Atau Electronic Road Pricing (ERP) Pada 2020 (Foto: Rumah123/Getty Images)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk menerapkan skema jalan berbayar atau ERP pada 2021. Bagi kamu yang memiliki kendaraan, harus bersiap ya.

Setelah menerapkan skema pembatasan ganjil genap, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal memberlakukan skema jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) pada 2021.

Laman berita online Kompas.com melansir pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo bahwa pemberlakukan ERP ini menyusul kebijakan ganjil genap. Sebelumnya, sistem ganjil genap diperluas mulai awal September 2019.

Baca juga: 4 Dampak Penerapan Perluasan Ganjil Genap

Syafrin melanjutkan skema ganjil genap ini diharapkan lebih baik, namun masyarakat perlu memahami kalau skema ini hanya kebijakan antara. Nantinya, ada pemberlakuan sistem ERP.

Perluasan sistem ganjil genap ini berdampak pada banyak hal. Empat di antaranya adalah kendaraan melaju lebih cepat, kemacetan berkurang, polusi udara berkurang, dan meningkatnya pengguna transportasi massal.

Rencana pemberlakukan skema jalan berbayar diharapkan bisa lebih efektif dalam mengurangi volume kendaraan di Jakarta. Menurut Syafrin, bagi mereka yang berencana memiliki dua mobil karena skema ganjil genap harus berpikir lagi karena adanya skema jalan berbayar.

Jalan Berbayar Sempat Terkendala Masalah Hukum

Sebenarnya, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan lelang proyek ERP pada 2019. Tetapi, lelang tersebut dibatalkan untuk mengikuti pendapat hukum Kejaksaan Agung.

Skema jalan berbayar ini sempat diuji coba di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada 2018. Uji coba berlangsung selama 20 hari.

Kejaksaan Agung meminta lelang proyek ERP ini diulang. Hal ini terjadi lantaran prinsip yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Transjakarta Tambah 46 Rute Baru Pada Perluasan Kawasan Ganjil Genap

Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan kajian ulang ERP pada 2020. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menyatakan proses lelang ERP diulang dengan mengikuti pendapat hukum Kejaksaan Agung.

Tidak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta dan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika membahas penggunaan teknologi yang tepat untuk ERP. Nantinya, skema jalan berbayar akan memakai teknologi terbaru.

Skema jalan berbayar ini dianggap lebih efektif dalam mengurangi kemacetan di Jakarta. Peralatan ERP dapat dipasang di jalan menuju Jakarta.

Baca juga: Masuk Atau Keluar Tol Saat Ganjil Genap Tetap Ditilang, Jangan Sampai Lupa

Orang yang melewati jalan menuju ibu kota harus membayar seperti masuk jalan tol. Skema ganjil genap masih bisa disiasati. Pengguna mobil masih bisa melewati jalan-jalan kecil. Pilihan lainnya adalah menggunakan motor.

Menanti Kehadiran Transportasi Massal

Sistem ganjil genap telah memaksa sejumlah pengendara untuk menggunakan BRT (Bus Rapid Transit) Transjakarta dan juga MRT (Mass Rapid Transit/Moda Raya Terpadu) fase I rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia.

Seluruh rute yang memberlakukan perluasan ganjil genap memang telah memiliki jalur Transjakarta. Selain itu, ada juga rute MRT.

Sayangnya, LRT (Light Rail Transit/Lintas Rel Terpadu) Jabodebek (Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi) baru beroperasi pada 2021. Sementara KRL (Kereta Rel Listrik) Commuter Line memiliki jangkauan terbatas.

Kehadiran transportasi massal yang murah dan menjangkau banyak tempat bisa mengatasi masalah kemacetan di Jakarta. Jangan lupa untuk mencari hunian yang dekat atau terkoneksi dengan transportasi umum.

Baca juga: Taksi Online Tetap Kena Aturan Ganjil Genap, Solusinya Naik Transportasi Massal

Bagikan: 1606 kali