two wooden houses image isolated Ilustrasi. Foto: Rumah123/iStock
 

Pembiayaan perumahan masih menjadi masalah terkait daya beli masyarakat. Demikian pendapat Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Maurin Sitorus, saat jumpa pers di Kantor Kementerian PUPR Jakarta, Senin (3/10).

Ada aturan pokok yang mesti dipenuhi masyarakat terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah agar mampu membeli rumah.

Baca juga: Kesulitan DP Rumah Subsidi? Kan Ada PUMP dari BPJS

"Pertama, harga rumah maksimal 4 sampai 6 kali dari penghasilan setahun. Kedua, cicilan rumah maksimal 35 persen dari penghasilan," paparnya seperti dilansir Kompas.com.

Menurutnya, harga tanah dan rumah semakin berbanding terbalik terhadap penghasilan yang didapat. Penghasilan baru bisa bertambah setelah beberapa tahun bekerja, sementara harga tanah dan rumah dalam setahun bisa naik hingga 20 persen.

Baca juga: Rumah Subsidi Fasilitas Real Estate, Harganya pun Cuma Rp141 Juta, Mau?

Selain itu, faktor lain pembelian rumah jadi sulit dijangkau, disebabkan oleh ketersediaan infrastruktur, perizinan, kredit konstruksi, biaya tenaga kerja, dan harga-harga material. Oleh sebab itu, adanya Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIII untuk MBR meringankan beban bagi MBR.

"Urus perizinan yang lama membuat harga rumah semakin mahal. Kebijakan penyingkatan perizinan dari 33 izin menjadi 11 izin bisa menurunkan harga rumah sebesar 30 persen, sehingga bisa lebih terjangkau masyarakat," katanya. (Wit)

Bagikan: 2018 kali