Ilustrasi Rumah (Foto: Rumah123/Realestate.com.au)

Jelang akhir Desember 2018, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menandatangani perjanjian kerja sama operasional (PKO) dengan 25 bank untuk menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2019.

KPR FLPP merupakan program pemerintah yang memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk bisa memiliki rumah. KPR ini memiliki suku bunga rendah, cicilan ringan, dan jangka waktu yang cukup panjang.

Beragam kemudahan diberikan oleh pemerintah dalam penyaluran KPR FLPP. Sejumlah persyaratan memang harus tetap dipenuhi oleh pemohon KPR.

Baca juga: Kalau Gak Mau DP 0%, Ada KPR Skema FLPP dengan DP 1%

Ada penurunan dalam jumlah bank penyalur. Pada 2018, ada 43 bank penyalur, namun pada 2019, jumlahnya hanya 25 bank. Penurunan jumlah bank penyalur berdasarkan evaluasi.

Sementara jumlah dana yang disalurkan justru naik. Pada 2018, jumlah KPR FLPP hanya Rp5,8 triliun, sedangkan pada 2019, jumlanya naik Rp1,3 triliun menjadi Rp7,1 triliun.

“Pada akhir triwulan IV dilakukan evaluasi terhadap bank pelaksana yang meliputi capaian minimal kuota dan capaian bank pelaksana,” ujar Direktur Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Budi Hartono seperti dilansir oleh Kompas.com.

Baca juga: Rumah Subsidi dengan Skema FLPP, Kayak Apa Tuh?

“Berdasarkan evaluasi, hanya ada 25 bank pelaksana yang menyalurkan KPR FLPP 2019 nanti,” lanjut Budi.

Keduapuluh lima perbankan tersebut adalah Bank BTN, Bank BRI Syariah, Bank BNI, Bank Papua, Bank Sumut Syariah, Bank BJB Syariah, Bank BJB, Bank Sumut, Bank Kalbar, dan Bank Mandiri.

Selanjutnya, ada Bank BRI, Bank Sultra, Bank Sulselbar, Bank Sumselbabel, Bank Sulselbar Syariah, Bank NTT, Bank BTN Syariah, Bank Jambi, Bank Jatim, Bank Jatim Syariah, Bank Nagari, Bank Sumselbar Syariah, Bank Kalteng, Bank Kalsel, dan Bank Kalsel Syariah.

Baca juga: Pemerintah Turunkan Subsidi KPR Skema FLPP

Budi menyatakan bank-bank yang sudah menandatangani PKO memiliki kewajiban. Bank harus memastikan setiap perusahaan pengembang yang membangun rumah subsidi bagi MBR, bakal menjamin pemenuhan kelayakan fungsi bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Bank juga wajib melaksanakan pemeriksaan fisik bangunan dan kelengkapan sarana, prasarana, dan utilitas umum sebagai bagian dari proses akad kredit.

Nah, mulai dari sekarang cari proyek perumahan yang masuk skema KPR FLPP. Cari tahu juga persyaratan lengkap mengenai skema ini. Pokoknya 2019 ini kamu wajib punya rumah.

Baca juga: Target KPR FLPP 2019 Rp7,1 Triliun Lho, Jangan Nunda Beli Rumah Dong

Bagikan: 1392 kali