hukum pertanahan ilustrasi

Seperti apa sih aturan hak atas tanah atau hukum pertanahan mengenai Pulau Lantigiang dan pulau kecil lainnya di Indonesia, yuk cari tahu. 

Akhir Januari 2021 lalu, sejumlah media mewartakan penjualan Pulau Lantigiang, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. 

Penjualnya adalah Syamsul Alam yang mengaku ahli waris, sementara pembeli adalah Asdianti, keduanya warga Sulawesi Selatan. 

Pulau Lantigiang yang tidak berpenghuni ini dijual dengan harga Rp900 juta, pulau ini termasuk dalam Kawasan Taman Nasional Takabonerate. 

Asdianti membantah kalau dia membeli pulau, melainkan tanah di pulau tersebut, dia berencana untuk membangun rumah peristirahatan. 

Belum usai pemberitaan kasus ini, muncul lagi kasus penjualan sejumlah pulau kecil lainnya, salah satunya Gili Tangkong.

Gili Tangkong, sebuah pulau kecil yang berada di Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. 

Iklan penjualan pulau tersebut muncul di laman www.privateislandsonline.com, meski kemudian dihapus.

hukum pertanahan

Heboh Penjualan Pulau Pendek dan Pulau Malamber 

Kasus penjualan pulau di Indonesia sepertinya tidak akan habis lantaran merupakan negara kepulauan dengan ribuan pulau kecil. 

Sebelumnya, Rumah123.com pernah mengulas mengenai penjualan Pulau Pendek di Buton, Sulawesi Tenggara pada September 2020. 

Pulau ini sempat dipasarkan di sebuah marketplace, pulau ini memiliki satu orang penghuni saja. 

Heboh jual beli pulau juga terjadi ketika media membahas penjualan Pulau Malamber di Sulawesi Barat pada Juni 2020. 

Pulau kecil ini ternyata dihuni oleh lima keluarga, sejumlah pulau terpencil memang dihuni oleh keluarga secara turun temurun. 

Dalam kasus penjualan Pulau Malamber ini, Rumah123.com sempat mengulas mengenai hak bezit.

Mereka yang tinggal di sebuah pulau mempunyai hak bezit yaitu hak menguasai lahan dan bisa memungut hasilnya.  

Namun, hak eigendom dari pulau ini masih menjadi milik dari Pemerintah Republik Indonesia, begitu penjelasannya terkait hukum pertanahan. 

hukum pertanahan

Hukum Pertanahan Terkait Pulau-Pulau Kecil di Indonesia 

Maraknya penjualan pulau-pulau kecil ini memunculkan pertanyaan, boleh tidak sih memiliki pulau di Indonesia. 

Rumah123.com pernah membahasnya dalam artikel Heboh Jual Beli Pulau Malamber, Boleh Gak Sih Punya Pulau di Indonesia?

Laman berita online Detik.com mengutip pernyataan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatakan bahwa pulau di Indonesia tidak dapat diperjualbelikan. 

Hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Sementara itu, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Balok Budiyanto mengatakan. 

Orang cuma diizinkan untuk mempunyai hak pakai maupun hak sewa saja, bukan hak yang lain, semua hak ini termasuk dalam hak atas tanah

Artinya orang Indonesia dan juga orang asing tidak boleh membeli pulau, melainkan hanya bisa membeli lahan dan mendapatkan hak pakai. 

hukum pertanahan

Hak Atas Tanah Lainnya Untuk Pulau Kecil 

Laman berita online Kompas.com melansir pernyataan Staf Khusus Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Bidang Kelembagaan Teuku Taufiqulhadi.

“Itu adalah ketentuan nasional kita, nggak boleh dijual pulau itu. Itu berkaitan dengan kedaulatan negara kita. Tidak boleh menjual pulau,” ujar Teuku Taufiqulhadi.

Taufiqulhadi melanjutkan kalau pulau dijual dan menjadi milik negara lain, tentunya akan menghancurkan kedaulatan negara. 

Namun, pemerintah dapat memberikan hak atas pulau kepada warga negara yaitu hak guna usaha, hak guna bangunan, dan juga hak milik.

Orang bisa mendapatkan hak milik kalau sudah turun temurun tinggal di pulau tersebut, berbeda dengan hak-hak lainnya. 

Kalau pulau tersebut masuk ke dalam taman nasional, hutan lindung, atau hutan produksi tidak boleh dijual, bahkan hak tidak diberikan. 

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 17 tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil memberikan penjelasan. 

Orang bisa mendapatkan hak atas tanah maksimal 70 persen dari luas pulau atau sesuai dengan arahan tata ruang setempat. 

Sementara sisanya 30 persen masih dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. 

Jual beli pulau memang tidak dibolehkan, namun orang masih bisa mendapatkan hak atas tanah pada sebuah pulau, inilah hukum pertanahan terkait pulau kecil. 

Situs properti Rumah123.com selalu menghadirkan artikel dan ulasan menarik mengenai hukum pertanahan. 

Pilihan yang tepat bagi kamu yang mencari rumah tapak di Tangerang adalah Clover Hill Residence.

Bagikan:
922 kali