Take over KPR

Take over KPR merupakan salah satu solusi yang tepat dalam proses ambil alih kepemilikan bangunan maupun tanah secara kredit.

Adapun, faktor penyebab yang menjadi pertimbangan dasar take over KPR salah satunya terjadi karena gagal bayar angsuran selama masa kredit berlangsung.

Faktor tersebut kini banyak terjadi, sekalipun dalam masa pandemi covid 19 karena mengalami kesulitan ekonomi maupun penghasilan.

Tak jarang, hal ini pun memunculkan stimulus prosedur over kredit KPR di bawah tangan dengan melanjutkan sisa angsuran pada pihak kedua oleh notaris.

Apakah hal tersebut legal untuk dilakukan, dan apa saja yang harus diperhatikan lebih dalam? Simak pembahasannya bersama-sama!

Beberapa pendapat ahli hukum mengenai take over KPR melalui notaris

Terkait dengan kepastian hukum, ada beberapa aturan dan perundang-undangan yang perlu kamu ketahui tentang over kredit KPR melalui notarisS.

Adapun, kutipan mengenai take over KPR melalui notaris atau di bawah tangan dapat dijelaskan sebagai berikut. 

- Perjanjian dibawah tangan untuk pengalihan kredit tersebut hanya mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian, sementara objek yang diperjanjikan masih terkait dengan pihak ketiga yaitu bank pemberi kredit. (Wirjono Prodjodikoro, 2000)

- Lembaga hukum perjanjian kredit mengacu pada pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai bagian dari asas kebebasan berkontrak. Mekanisme pengalihan kredit yaitu pihak debitur mengalihkan rumah objek KPR kepada pihak ketiga selaku penerima pengalihan kredit, namun objek KPR masih dalam status jaminan (hak tanggungan) di bank, (Kartini Mulyadi, 2008). 

- Dalam menganalisis permohonan kredit oleh debitur, pada umumnya bank melakukan penilaian didasarkan pada prinsip-prinsip 5 C. Adapun prinsip-prinsip tersebut yaitu Character (watak), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Collateral (jaminan), dan condition of economy (kondisi ekonomi) (Mariam Darus Badrulzaman, 1993). 

Berdasarkan uraian para ahli di atas, mengatakan jika bahwa proses take over KPR di bawah hukum perjanjian maupun pengalihan kredit sangat besar.

Adapun, proses ambil alih di bawah tangan melalui notaris akan menimbulkan konsekuensi hukum terhadap keabsahan objek perjanjian kredit.

Baca Juga : Contoh Surat Jual Beli Rumah yang Perlu Kamu Tahu, Pencari Cuan Wajib Tahu

Cara-cara yang harus kamu ketahui untuk proses Take Over KPR di bawah tangan melalui Notaris 

Bagi beberapa orang, mungkin berurusan dengan perbankan maupun kreditur kadang menjadi sesuatu hal yang sulit sekalipun harus dihindari. 

Salah satu hal yang bisa kamu lakukan apabila ingin take over KPR di bawah tangan dengan pihak kedua yakni melalui notaris.

Meski demikian, hal ini bukan bersifat alih debitur namun berkaitan dengan memindahkan hak atas tanah dan bangunan pada pihak kedua yakni pembeli.

Untuk melakukan proses take over KPR melalui notaris, ada beberapa langkah yang bisa kamu tempuh 

- Antara penjual dan pembeli langsung datang ke notaris membawa berbagai berkas yang dibutuhkan, sama seperti proses take over kpr melalui bank.

- Notaris akan membuat akta jual beli untuk pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang ditujukan untuk kedua belah pihak.

- Penjual akan menandatangani surat pemberitahuan yang ditujukan kepada bank mengenai peralihan hak atas tanah yang dimaksud.

- Apabila hak sudah beralih pada pihak kedua, penjual tidak berhak untuk melunasi serta mengambil sertifikat asli.

- Penjual dan pembeli membuat salinan akta yang telah dibuat oleh Notaris, kemudian menyampaikan salinan tersebut pada pihak bank.

Baca Juga: Perbedaan Akta Bawah Tangan dengan Akta Otentik & Kekuatan Hukumnya

Kelebihan dan kekurangan Over Kredit di bawah tangan melalui notaris 

Sebelum mempertimbangkan proses Take Over KPR di bawah tangan melalui notaris, ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang harus kamu ketahui.

Ada beberapa kelebihan dan kekurangan proses di bawah tangan dengan deskripsi sebagai berikut.

Kelebihan 

- Proses over kredit KPR di bawah tangan cenderung lebih mudah dengan cara pengalihan hak atas tanah.

- Biaya yang dikeluarkan tidak sebanyak melalui bank.

Kekurangan

- Sertifikat rumah masih atas nama debitur lama, sementara cicilan diangsur oleh debitur baru. 

- Meski prosesnya mudah, saat pelunasan kamu harus tetap membayar biaya balik nama sertifikat tanah atau rumah.

- Jika proses tidak diketahui oleh bank, bukan tak mungkin debitur lama akan melunasi cicilannya sekalipun mengambil sertifikat rumah, sehingga hal ini harus dikomunikasikan lebih lanjut.

Berapa biaya over kredit KPR melalui notaris? 

Jika kamu berkenan memutuskan untuk take over KPR melalui notaris dengan asas kepercayaan dan pertemanan ada beberapa butiran biaya yang perlu kamu ketahui sebagai berikut.

- Biaya jasa notaris = Rp5,000,000,-

- Pemeriksaan sertifikat = Rp100,000,-

- Validasi pajak = Rp200,000,- 

- Akta jual beli = Rp2,400,000,-

- Balik nama = Rp750,000,- 

- Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) = Rp1,200,000 

Selain itu, kamu juga harus menyiapkan biaya Surat Kuasa Hak Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Rp2.500.000,00. 

Secara umum, total estimasi biaya yang harus kamu keluarkan adalah Rp12,150,000 untuk proses take over KPR di bawah tangan.

Demikian beberapa hal yang perlu kamu tahu tentang serba-serbi over kredit bangunan di bawah tangan. 

Untuk cari tahu berbagai hal menarik mengenai literasi keuangan, selengkapnya di artikel.rumah123.com.

"Sedang cari properti di Batam? Kamu bisa cek The Nove at Nuvasa Bay Batam di sini selengkapnya."

Bagikan:
6012 kali