OK

DPRD Bekasi Rancang Perda Pendirian Perumahan Klaster

19 Juli 2022 · 2 min read · by Wita Lestari

holding house representing home ownership and the Real Estate business

Merespons jumlah perumahan klaster yang semakin banyak di Kota Bekasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Jawa Barat, bergiat merancang peraturan daerah (Perda) terkait hal tersebut.

“Perda akan mengatur tentang tata cara pendirian perumahan klaster,” kata anggota Badan Legislasi DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata, Minggu (31/1) seperti dikutip dari tempo.co.

Ariyanto menjelaskan, dalam raperda yang sedang dibahas akan ada batasan luas lahan minimal dan maksimal. Selain itu, akan  disinergikan dengan Perda Izin Mendirikan Bangunan dan sarana-prasarana utilitas perumahan.

“Ini masih dalam pembahasan. Kami akan lihat nanti arahnya seperti apa,” tuturnya.

Baca juga: Lokasi Hunian Untuk Keluarga Muda di Bekasi

Menurut Ariyanto, pembangunan klaster yang sudah ada tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Dampaknya mengganggu hak penghuni atau abai terhadap konsumen. Salah satu kerugian adanya perumahan klaster tersebut adalah infrastrukturnya banyak yang menumpang pada infrastruktur yang sudah ada di lingkungan sekitar.

“Selain itu, pengelolaannya cenderung eksklusif. Fasilitas sosial dan umumnya enggak jelas,” ujar Ariyanto menambahkan.

Kepala Dinas Tata Kota Bekasi Koswara mendukung langkah DPRD tersebut. Dia menyatakan, dampak dari pembangunan klaster yang ada sangat membebani sarana lingkungan sekitar. Klaster cenderung tak ikut membangun infrastruktur di sekitarnya, misalnya jalan dan saluran air.

Sampai saat ini, menurutnya, belum ada peraturan yang mengatur strategi dan kebijakan pemenuhan kebutuhan rumah. Yang ada, dalam setiap pembangunan perumahan, pengembang diwajibkan memberikan dua persen lahan untuk pemakaman umum.

Baca juga: Lahan Industri di Bekasi, Termahal se-Indonesia

Berdasarkan data, pertumbuhan perumahan jenis klaster sangat pesat. Sesuai dengan perizinan, perumahan jenis ini paling banyak dibangun pada 2012 sebanyak 55 unit. Tahun 2013 sebanyak 28 unit. Pada 2014 mulai berkurang, karena harga tanah semakin mahal. Hal ini belum termasuk klaster yang perizinannya di tingkat kecamatan, karena hanya memiliki luas tak lebih dari dua ribu meter persegi.


Tag: , , , , , , , , , ,