OK
Dijual
Disewa
Properti Baru
Panduan

DP Rumah Dihapus Saja, Setuju?

13 Oktober 2023 · 3 min read Author: Wita Lestari

Model house calculator euro notes on blueprint, planning construction

Ilustrasi foto: Rumah123/iStock

 

Uang muka pembelian rumah atau sering disebut DP (Down Payment) seringkali menyusahkan calon pembeli rumah pertama. Banyak kalangan belum bisa memiliki rumah karena terhadang masalah ini.

Menghapus DP pembelian rumah pertama dinilai sebagai kebijakan yang lebih tepat dan efektif. Sekaligus hal ini akan menggairahkan kembali bisnis dan industri properti Tanah Air. Terlebih dalam kondisi sekarang ini, saat pertumbuhan ekonomi melambat dan daya beli masyarakat menurun.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo kepada Kompas.com, Jumat (15/7).

“Karena itu, sebaiknya DP rumah dihapus saja. Dan risiko kredit diserahkan sepenuhnya kepada perbankan penyalur kredit pemilikan rumah (KPR),” kata Eddy.

Baca juga: Sektor Properti Lesu, Justru Saat Terbaik Membeli (1)

Eddy berpendapat, bank penyalur KPR tentunya akan menyeleksi secara teliti dan menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap kemampuan calon nasabahnya dalam mencicil angsuran pembayaran rumah.

Hal senada dikatakan Direktur Utama PT Ciputra Surya Tbk, Harun Hajadi. Menurutnya, lebih baik risiko kebijakan LTV (Loan to Value) diserahkan ke perbankan penyalur KPR saja. Merekalah yang nantinya menilai sendiri aplikasi KPR dan rekam jejak nasabahnya.

Sebagaimana diketahui, Bank Indonesia (BI) merencanakan menaikkan LTV menjadi 80-85 persen untuk membantu bisnis properti. Namun, di tengah situasi ekonomi yang sulit seperti sekarang ini, langkah BI tersebut seharusnya lebih dari sekadar menaikkan LTV atau dengan kata lain menurunkan DP.

BI tak perlu menelurkan blanket policy yang menyulitkan. Sekarang ini perbankan, terutama swasta nasional, sudah sangat hati-hati dengan menerapkan prinsip kehati-hatian yang sangat ketat.

Seperti Bank BCA yang sejatinya sudah siap dengan segala pemetaan risikonya (risk map). Terlebih jika di daerah tertentu harga propertinya sudah naik tinggi sekali, Bank BCA punya alert sendiri.

Baca juga: Sektor Properti Lesu, Justru Saat Terbaik Membeli (2)

Mereka akan secara otomatis menolak meluluskan aplikasi KPR nasabah di daerah tersebut. Mereka tidak lagi jor-joran secara buta menyalurkan KPR.

“Jika ada tanda-tanda kredit macet atau non performing loan (NPL) naik sedikit saja, mereka langsung mengerem sendiri,” kata Harun.

Jadi, menurutnya, BI jangan lagi melakukan pembatasan-pembatasan yang tidak perlu. Jika batasan LTV mau diaplikasikan ke pembelian rumah kedua dan seterusnya, dinilai jauh lebih tepat karena pesan BI untuk melokalisasi spekulasi di pasar properti akan sangat efektif.

Sebaliknya, jika pembatasan dilakukan untuk pembelian rumah pertama, sangat sulit dimengerti. Kenyataannya NPL rumah pertama sangat rendah jika dibandingkan dengan NPL rumah kedua, ketiga, dan seterusnya.

“Penyaluran KPR sangat tergantung pada cost of fund mereka, juga funding jangka panjang atau pendek, NPL, likuiditas, dan lain-lain,” kata Harun.


Tag: , , , , , , , , , , , , ,


IKLAN

Tutup iklan
×

SCROLL UNTUK TERUS MEMBACA