Ilustrasi (Foto: Rumah123/iStockphoto) Ilustrasi (Foto: Rumah123/iStockphoto)

Meski mengusung konsep rumah murah, tak berarti pengembang bisa membangun properti murahan.Penegasan ini dikatakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, seperti dikutip dari laman Kemen PUPR.

“Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan harus mengawasi dengan baik kualitas bangunan rumah bersubsidi, termasuk ketersediaan listrik, air, dan sarana jalan,” kata Basuki menegaskan.

Baca juga: Paket Kebijakan Ekonomi XIII Hapus Perizinan untuk Rumah Murah

Standar kualitas ini, menurut Basuki, merupakan kompensasi kemudahan perizinan yang diberikan melalui paket kebijakan ekonomi jilid XIII. Pengawasan ketat juga harus diikuti keberanian menegur pengembang yang membangun rumah dengan kualitas di bawah standar.

“Kita harus memiliki intuisi. Kita harus berani menegur pengembang perumahan apabila ada hal yang tidak sesuai di lapangan,” katanya menambahkan.

Baca juga: Dorong Pembangunan Rumah Murah, Peran Bank Harus Ditingkatkan

Pengawasan tersebut, lanjut Basuki, tidak hanya formalitas belaka. Ia pun meminta Kemen PUPR terjun langsung ke lapangan mengawasi konsultan pengawas.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan tengah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dalam menyusun standardisasi pembangunan gedung dan perumahan. Standardisasi ini diharapkan memacu peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN).

Baca juga: Ada Subsidi Lagi Untuk Rumah Murah

“Misalnya dalam membangun rumah susun, nanti ada standar seperti untuk jendela dan pintu. Bahan bakunya bisa saja berbasis alumunium atau kayu," kata Airlangga.

Acuan standardisasi ini diterapkan terutama bagi proyek yang didanai anggaran negara. “Jadi, bahan baku bangunan yang dipakai harus dari industri dalam negeri. Hal ini menuntut industri bahan bangunan dan konstruksi kita untuk membuat desain dan produknya yang bersifat modular,” tuturnya.

Bagikan: 3157 kali