Bagaimana jika kamu menjadi korban dari kasus developer yang bangkrut, sedangkan kamu sudah dalam proses KPR - Rumah123.com Bagaimana jika kamu menjadi korban dari kasus developer yang bangkrut, sedangkan kamu sudah dalam proses KPR (Rumah123.com/Getty Images)

Banyak orang yang lebih memilih untuk membeli rumah melalui developer lantaran prosesnya lebih praktis dan gampang. Seluruh proses, mulai dari pemberian tanda jadi hingga proses KPR, akan dibantu oleh pihak developer. 

Sayangnya, masih banyak irri pemberian tanda jadi hingga pengajuan KPR, akan dibantu oleh pihak developer. Sayangnya, membeli properti melalui developer tak selalu menguntungkan. 

Tak sedikit developer yang nakal dan tak melaksanakan tanggung jawabnya. Di tengah-tengah pembangunan, developer menghentikan projeknya karena bangkrut. Sedangkan sejumlah proses KPR konsumen sudah kepalang berjalan. Bagaimana jika kamu menjadi korban dari kasus seperti ini?

Jangan panik dulu, sebab ada sejumlah aturan resmi yang mengatur tentang hal ini. Yuk,kita  simak bersama-sama!

Kasus yang sering terjadi adalah properti yang sedang dicicil masih dalam proses pembangunan, dan di tengah jalan developer tak bisa melanjutkan karena bangkrut. Apabila hal ini terjadi, kamu hanya akan memegang Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang ditandatangani oleh developer. Artinya, objek properti tersebut masih menjadi milik developer dan belum beralih. Lebih buruknya lagi, properti yang dicicil tersebut menjadi bagian dari boedel pailit. 

Baca juga: Apa Itu Roya? Kamu yang Cicilan KPR-nya Segera Lunas Wajib Tahu!

Pasal yang mengatur tentang developer pailit

Pasal 37 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU). 

Berikut bunyi pasal tersebut:

Apabila dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 telah diperjanjikan penyerahan benda dagangan yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu, dan pihak yang harus menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit, maka perjanjian menjadi hapus dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit. Dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan maka yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi.

Kesimpulan dari pasal tersebut adalah ketika developer pailit, PPJB otomatis akan dihapus.

Baca juga: KPR di Bank Konvensional atau Syariah? Yuk, Kenali 4 Dasar Perbedaannya

Tuntutan yang bisa kamu ajukan ke developer

Sebagai konsumen, tentu saja kamu mengalami kerugian ketika proses KPR sudah berjalan sedangkan hunian tak jadi diselesaikan. Untuk hal tersebut, kamu bisa menuntut ganti rugi kepada developer sebagai kreditor konkuren, seperti yang tertulis pada Pasal 115 Ayat (1) UU KPKPU.

Kewajiban sebagai debitur

Adapun sebagai debitur, berikut kewajiban yang harus kamu penuhi:

Pada dasarnya, PPJB yang telah dihapus tak turut menghapuskan perjanjian kredit konsumen kepada bank. Seluruh kewajiban yang masih berlaku terhadap bank dan debitur adalah cicilan KPR. Nah, bagaimana jika debitur tidak bisa melaksanakan kewajibannya (wanprestasi) untuk menyelesaikan cicilan KPR karena kepailitan developer?

Menurut Pasal 1244 – 1245 KUH Perdata, wanprestasi yang disebabkan oleh keadaan memaksa tidak akan mewajibkan debitur mengganti biaya, rugi, dan bunga. Tapi, apakah kepailitan developer termasuk dalam keadaan memaksa? Kepailitan developer masuk ke dalam kategori keadaan memaksa. Jadi, kamu tak perlu mengganti biaya apapun dan justru bisa meminta ganti rugi kepada developer terkait. 

Bagikan: 8021 kali