Pembangunan infrastruktur bak berjalan di tempat usai masa order baru presiden Soeharto.

Namun, pembangunan kembali bergeliat setelah Joko Widodo (Jokowi) terpilih menjadi presiden pada 2014 silam. 

Bahkan, Jokowi hingga menaikkan anggaran di angka Rp417 triliun dari sekitar Rp56 triliun di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) - Jokowi. 

Ia juga mengubah paradigma pembangunan infrastruktur dengan menggunakan pendekatan dari pinggiran dan pedesaan.  

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga merombak serta menyederhanakan berbagai aturan untuk mempercepat izin serta proses pembangunan. 

Sejumlah pembangunan infrastruktur pun digalakkan Jokowi mulai dari Megaproyek Listrik 35.000 MW, Trans Papua, Kereta Cepat Jakarta Bandung, hingga bandara-bandara di daerah. 

Tak hanya itu, salah satu pembangunan yang paling ambisius ialah pemindahan ibu kota baru dari Jakarta ke Kalimantan Timur. 

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi anggaran infrastruktur sepanjang 2015-2019 mencapai Rp1.693 triliun. 

Angka itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran kesehatan yakni Rp609 triliun sepanjang 2015-2020.  

Pada 2021, alokasi anggaran infrastruktur diketahui sebesar Rp417, 4 triliun rupiah. 

Pembangunan infrastruktur yang menghabiskan dana ratusan triliun membuat sejumlah analis mengkritik pemerintah.  

Terlebih lagi, sejumlah proyek infrastruktur terancam mubazir dan hanya menghabiskan anggaran. 

Melansir Katadata, berikut beberapa proyek yang disorot karena beragam kontroversinya:

1. Light Rail Transit (LRT) Palembang

LRT Palembang Kumparan

LRT Palembang di Sumatera Selatan dibangun sebagai pendukung perhelatan Asian Games 2018 silam. 

Lintas pelayanan LRT dimulai dari stasiun Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II hingga Jakabaring Sport City.  

Proyek ini memakan biaya hingga Rp 12,5 triliun yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). 

Awalnya, moda transportasi ini menarik minat masyarakat, namun kini hanya 10% masyarakat yang menggunakannya. 

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan minimnya penumpang LRT Palembang karena moda transportasi belum terintegrasi ke pusat pemerintahan dan moda transportasi lain. 

"Ada salah dalam tata guna lahan. Dulu kan rencana nya kantor pemerintahan mau dipindah ke Jakabaring tapi kenyataannya tidak terjadi. Ganti gubernur ganti pula kebijakannya,"tutur Djoko dilansir dari Katadata. 

Minimnya penumpang LRT Palembang tentu saja mengecewakan mengingat subsidi untuk operasional moda transportasi tersebut tidak murah. 

Pada tahun 2018, Kementerian Perhubungan mengalokasikan anggaran sebesar Rp300 miliar untuk subsidi operasional LRT Palembang. 

Subsidi dilanjutkan pada tahun 2019 yakni sebesar Rp123 miliar pada 2019 dan Rp180 miliar pada 2020.  

Dana tersebut digunakan untuk mensubsidi harga tiket LRT palembang yang hanya Rp5.000 untuk jarak dekat dan Rp10.000 untuk jarak jauh. 

2. LRT Kelapa Gading-Velodrome di Jakarta 

LRT Kelapa Gading-Velodrome di Jakarta  Tribunnews.com

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) pada tahun 2016 diberi penugasan untuk membangun LRT Kelapa Gading-Velodrome. 

Dana Rp6,8 triliun pun digunakan untuk mengembangkan moda transportasi LRT dengan rute sepanjang 5.8 km. 

Namun, proyek yang dibangun sebagai pendukung perhelatan Asian Games 2018 tersebut kini sepi penumpang. 

Rute tersebut hanya melayani ratusan penumpang dari 14.000 target per harinya.

Bahkan, kelanjutan LRT kini masih menggantung karena menunggu izin dari Kementerian Perhubungan. 

Semula, proyek yang masuk PSN 2018 tersebut akan dibangun hingga Dukuh Atas. 

Namun, pemerintah DKI mengubah rute menjadi Velodrome - Klender - Cawang karena berbenturan dengan proyek mass rapid transit (MRT). 

Dengan hanya berjarak 5,8 km dan berada di pusat kota, LRT Kelapa Gading-Velodrome akan kalah saing dengan transportasi umum seperti taxi atau angkutan online.

Sebab, penumpang bisa langsung naik angkutan tersebut dari asal tujuan dan berhenti di tempat tujuan dengan lebih mudah dan cepat. 

3. Kereta Cepat Jakarta-Bandung 

Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bisnis.com

Kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) merupakan proyek kerja sama antara Indonesia-Cina. 

Proyek ini terus mendapatkan persoalan dari awal pembangunan karena mengalami pembengkakan dana yang cukup besar. 

Dari biaya sekitar US$ 1,9 miliar atau sekitar Rp27 triliun, kini pembengkakan biaya menghabiskan dana sebesar US$6,07 miliar atau Rp86,8 triliun. 

Namun, setelah proyek berjalan, biaya proyek tersebut diperkirakan mencapai US$8 miliar atau sekitar Rp 114,4 triliun. 

Selain persoalan biaya, proyek KCJB juga diliputi permasalahan lainnya. 

Pada 4 Februari 2018, sebuah crane dan bantalan rel di jalur Manggarai-Jatinegara terjatuh dan menewaskan empat orang pekerja. 

Tak hanya itu, pada 22 Oktober 2019, proyek ini menyebabkan pipa bahan bakar minyak PT Pertamina terbakar hingga menewaskan satu orang. 

Proyek KCJB juga diketahui tersangkut izin amdal, terutama setelah menyebabkan gorong-gorong mampet sehingga membuat banjir tol Jakarta-Cikampek dan sekitarnya pada awal 2020.  

Persoalan terakhir adalah akan mundurnya PT Wijaya Karya sebagai pemimpin konsorsium dari pihak Indonesia. 

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung terancam mubazir, salah satunya karena jarak Jakarta-Bandung yang relatif dekat. 

Tiket yang kemungkinan akan sangat mahal juga bisa membuat Kereta Cepat Jakarta-Bandung sepi penumpang. 

4. Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat 

Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat  Republika

Diresmikan Jokowi pada 24 Mei 2018, pembangunan bandara terbesar kedua di Indonesia tersebut menelan biaya sebesar Rp4,9 triliun. 

Namun, setelah diresmikan, bandara yang memiliki landasan pacu sepanjang 2.500 meter ini tampak sepi penumpang. 

Tak hanya itu, bahkan bandara Kertajati disebut mirip museum karena sangat sepi. 

Sejak April 2020, bandara tersebut bahkan tidak melayani penumpang lagi. 

Sebelumnya, terdapat empat maskapai yang memiliki rute dari dan menuju Bandara Kertajati yaitu Garuda Indonesia, Citilink, Lion Air, dan Wings Air. 

Sulitnya akses ke bandara menjadi biang keladi dari tidak lakunya bandara Kertajati. 

Saat ini akses ke bandara hanya melalui jalan biasa sehingga memakan waktu lama.

Itulah empat proyek infrastruktur Jokowi yang mengalami berbagai kontroversi baik saat maupun setelah pembangunan.  

Jangan lupa kunjungi artikel.rumah123.com untuk dapatkan artikel menarik lainnya seputar properti. 

Kamu juga bisa mencari properti yang sesuai kebutuhanmu seperti Fleekhauz BSD City hanya di www.rumah123.com.

Bagikan:
482 kali